Jokowi Dinilai Turunkan Marwah Istana Negara
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke pemerintah setelah sebelumnya menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan gabungan partai di luar pemerintah. Terlepas dari polemik bergabungnya PAN ke pemerintah, ada satu persoalan yang seolah luput dari perhatian publik.
"Yakni, betapa kian tidak sakralnya podium Istana Negara yang kini jatuh harkatnya menjadi sekadar podium kepentingan partai politik," ujar pengamat politik yang juga pengamat hukum tata negera dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki kepada Okezone, Jumat (4/9/2015).
Seperti diketahui, deklarasi gabungnya PAN dalam koalisi partai pemerintah berlangsung di Istana Negara pada Rabu 2 September 2015. Masnur pun menyayangkan sikap Presiden Jokowi, karena selayaknya Istana Negara digunakan untuk hal-hal yang bersifat kenegaraan dan kepentingan bangsa.
Masnur lalu membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi dalam menempatkan Istana Negara. "Contoh yang masih gampang diingat adalah bagaimana Presiden SBY selalu menggelar pertemuan antarpetinggi partai politik dalam koalisi pendukung pemerintah di rumah pribadinya di Cikeas, ketimbang di Istana Negara," ujarnya.
