Mirisnya Kehidupan Prajurit Media

Salman Mardira, Okezone · Sabtu 19 September 2015 06:05 WIB
https: img.okezone.com content 2015 09 18 340 1216973 mirisnya-kehidupan-prajurit-media-SW43aN8KA6.jpg foto: Salman Mardira/Okezone

ALFIAN (28) tampak serius di depan laptopnya. Sesekali melongok catatan di buku saku yang berisi hasil wawancaranya dengan nara sumber, kemudian lanjut mengetik di warung kopi Sekber Jurnalis, Banda Aceh.

“Honor bulan kemarin belum dikirim dari kantor, tapi kita tetap kirim berita, harus profesional,” ujarnya wartawan sebuah portal berita nasional itu sambil menyelesaikan naskah beritanya, akhir Agustus lalu.

Untuk mengirim berita ke redaksinya, Alfian mengandalkan layanan internet di warung kopi. Cukup dengan membeli voucher dan minuman di sana. Namun akhir-akhir ini ia bingung memenuhi biaya itu.

Uang di kantongnya kian menipis, sementara gajinya jatah Juli 2015 belum juga dibayar. Padahal Agustus hampir berakhir. “Udah keseringan bayaran enggak tepat waktu. Harus berutang dulu sana-sini, pas gaji turun bayar. Persis kek lagu Roma, gali lubang tutup lubang,” keluhnya.

Sudah sembilan tahun jadi wartawan, kesejahteraan belum berpihak padanya. Karir Alfian banyak dilalui tanpa ikatan kontrak dan status gaji yang jelas. Dua tahun lalu, saat masih bekerja di sebuah media lokal, enam bulan gajinya tak dibayar. Karena tak tahan dengan perilaku manajemen perusahaan, ia keluar. Tak ada pesangon untuknya.

Dalam setahun terakhir Alfian mengadu nasib di sebuah media online berpusat di Jakarta. Tugasnya memasok berita-berita dari Aceh. Meski sudah lulus uji kompetensi jurnalis, nasibnya tak berubah. Statusnya masih prajurit alias kontributor, pangkat terendah dalam karir jurnalistik.

Jangankan surat kontrak, kartu pengenal (id card) dari medianya saja tak dikasih. Ia meliput beragam isu, dan terjun ke berbagai situasi di Aceh hanya mengandalkan kartu keanggotaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Padahal bertugas di daerah bekas konflik dan rawan bencana seperti Aceh risikonya besar.

Alfian tak punya pendapatan tetap. Gajinya dibayar dari berita yang dihasilkan. Itu pun kalau beritanya dimuat. Jika tidak, tak ada bayaran, sekalipun sudah mengeluarkan biaya untuk transportasi atau pulsa telepon waktu liputan. Situasi menyulitkannya mendapat setara Upah Minimum Provinsi Aceh Rp1,9 juta tiap bulan.

Undang-Undang mengamanahkan pemberi kerja harus memberi jaminan sosial bagi pekerjanya. Tapi perusahaan medianya belum mendaftarkan Alfian sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Artinya ia belum memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, tabungan hari tua, jaminan pensiun maupun kematian.

Pengalaman pahit menimpa Alfian pertangahan tahun lalu. Dia sakit. Sebulan lebih terbaring di ranjang pesakitan, usai menjalani operasi pengangkatan batu empedu. Selama itu pula ia tak ada pemasukan. Biaya perawatan dan pengobatan yang hampir Rp30 juta, ditanggung bersama keluarganya. Tabungan pribadinya habis terkuras.

Sadar risiko kerjaannya tinggi, Alfian sudah berniat mendaftar secara mandiri ke BPJS. “Tapi pendapatan belum memungkinkan sekarang, harus dicukupi untuk makan dulu.”

Begitulah kehidupan Alfian. Walau keadilan belum berpihak, ia tetap setia pada profesinya. Dia masih lajang. Bagaimana kalau sudah berkeluarga, sementara pekerjaan ini belum memberi jaminan secara finansial dan sosial untuknya? “Ke depannya belum tau gimana,” ujar dia.

Nasib wartawan yang bekerja di Aceh, umumnya tak jauh dari kisah Alfian. Terlebih yang berstatus kontributor atau koresponden media nasional maupun luar negeri. Hidup mereka rata-rata masih dihargai rendah, hanya dari berita yang dihasilkan. Dipakai saat dibutuhkan, dilupakan ketika melarat.

“Enggak usah berharap lebih. Berita naik aja udah syukur,” kata Fitri, koresponden sebuah media radio swasta berpusat di Jakarta.

Serupa Alfian, dia juga tak punya status kontrak dan pendapatan tetap. Jaminan sosial juga nihil. Dibayar Rp20 ribu per berita, Fitri pontong-panting menutupi biaya hidupnya. “Gajinya paling mentok Rp1,5 juta sebulan,” ujarnya. Artinya masih di bawah UMP Aceh.

Untuk menambah pemasukan, Fitri nyambi jadi pengajar di kampus swasta dan guru les rivat. Ia sudah dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 di sebuah kampus ternama di Pulau Jawa. Sekalipun jurnalis tak menjamin masa depannya, ia belum berniat meninggalkan profesi ini.

Menjadi jurnalis panggilan jiwanya. Profesi yang membuka matanya tentang realitas sosial, dan hal-hal terjadi di masyarakat serta memungkinkannya mengaktualisasi diri setiap saat.

“Aku suka pekerjaan ini. Aku merintis cita-cita ini susah, dari masa kuliah aku udah coba masuk ke dunia jurnalistik,” tukasnya. (Bersambung)

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini