Jika Kekeuh Naik Gaji, Jokowi Bisa Blunder
JAKARTA - Beberapa politikus PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar pemerintah menaikkan gaji Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan tugasnya yang berat, orang nomor satu di Indonesia itu dianggap masih menerima gaji yang jauh lebih rendah dari lembaga pemerintahan lainnya, seperti Bank Indonesia (BI).
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi menyarankan Jokowi untuk menolak usulan tersebut. Mengingat, kenaikan gaji hanya akan mencederai perasaan masyarakat yang sedang "galau" dirundung lemahnya perekonomian.
"Presiden harus nolak, harus mengatakan tidak. Maka situasinya bukan hanya beban politik, tapi beban secara umum, kesannya Presiden turut prihatin (dengan kondisi ekonomi)," kata Muradi kepada Okezone, Selasa (22/9/2015).
Jika menerima usulan tersebut, Muradi menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu melakukan blunder dan jadi presiden buruk di era pemerintahannya. "Kalau menerima maka itu blunder, dianggap tidak peka, tidak ada sense of crisis dan sense of people," sebutnya.
Muradi menambahkan, masyarakat masih percaya dengan Jokowi karena dianggap dekat dengan masyarakat atau wong cilik. Kenaikan gaji hanya akan menghapus kesan tersebut dan menimbulkan kemarahan publik.
Dia juga meminta agar gaji Jokowi tak dibandingkan dengan petinggi di lembaga pemerintahan lainnya. Sebab, setiap sektor punya standar penggajian yang berbeda-beda.
"Sudah konsekwensi jadi Presiden, jadi politisi, mau tidak konsisten? Keberpihakan pada publik harus dijaga," tutupnya.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
