Sekolah Gratis di Tangsel hanya 'Tipu-Tipu'
Namun, fakta di lapangan mengindikasikan sebaliknya. Tata kelola pendidikan di Tangsel lewat Dinas Pendidikan (Disdik) belum optimal, jika tak bisa dikatakan kurang. “Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya mulai dari korupsi, Sumber Daya Manusia (SDM) di Disdik yang buruk serta kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat,” papar Jupri.
Melihat sejumlah kejanggalan itu, dia dan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Pamulang sudah mencoba melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Tangsel. Meski awalnya dipersulit, audiensi itu akhirnya terlaksana juga.
Menurut pihak Dinas Pendidikan Tangsel, untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD dan SMP tidak ada pungutan karena dicover oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA (Daerah), dan setiap kegiatan yang menyangkut hal-hal penggunaan uang di buatkan berita acara yang kemudian di laporkan ke Disdik. Namun, untuk biaya yang tidak tercover oleh BOS dan BOSDA akan dikenakan pungutan.
“Di Tangsel, pendidikan gratis tidak ada. Bohong itu pak kalau ada yang gratis, karena biaya untuk operasional sekolah mahal, makanya harus ada dukungan dari orang tua siswa,” ujar Jupri, menirukan pernyataan dari staf bagian kepegawaian Dinas Pendikan Tangerang Selatan.
Lantas pihak Dinas itu mengambil contoh di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pamulang yang dapat anggaran Bosda sebesar Rp1,2 miliar, masih dimintai biaya PPDB (penerimaan peserta didik baru) sebesar Rp 7 juta, lantas SPP untuk 1 tahun Rp 1,5 juta, dan biaya tambahan lainnya. Dengan berbagai persoalan itu maka dapat diimpulkan bahwa Pendidikan di Tangerang Selatan yang selama ini di gadang-gadangkan akan digratiskan ternyata hanya ‘Tipu-Tipu’
