Sementara itu pengamat pendidikan, Iswandarto, mengatakan sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta, Tangerang Selatan menjadi alternatif para kelas menengah untuk tinggal di wilayah tersebut. Akibatnya, mereka ini membutuhkan pendidikan anak-anaknya dengan mutu yang lebih baik.
Kondisi ini memunculkan sekolah sekolah ‘khusus’ dengan biaya yang juga ‘khusus’. “Sekolah dengan standar internasional itu beban biayanya ditanggung oleh wali murid. Kalau yang seperti ini masyarakat sudah memaklumi,” ujar dia.
Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika sekolah negeri yang memperoleh bantuan APBN dan juga APBD melakukan pungutan yang memberatkan para orangtua murid. Di sinilah letak dan peran pemerintah daerah. Mereka sejatinya bisa membangun pendidikan yang ‘sederhana’, bahkan gratis tanpa harus kehilangan makna substantif pendidikan dasar itu sendiri. (Danti Daniel)
(Muhammad Saifullah )