DPR Diminta Tunda Pengesahan RAPBN 2016
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang RAPBN 2016 bakal segera disahkan dengan mempertahankan berbagai kesalahan fundamental di dalamnya.
Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, target penerimaan yang ambisius mengikuti logika APBN 2015 yang seluruh targetnya tidak tercapai menurutnya jauh panggang dari api.
"Tidak ada satu faktor pendukung asumsi yang terlalu optimistik tersebut," kata Salamuddin dalam keterangannya, Rabu (21/10/2015).
Dia menjelaskan, RAPBN 2016 masih menetapkan target penerimaan yang tinggi, di tengah krisis saat ini. Target penerimaan pajak dan cukai naik. Padahal sambung dia, target dalam APBNP tahun 2015 tidak tercapai.
Apalagi lanjut Salamuddin, pemerintah juga berambisi mengeruk rakyat dengan menaikkan cukai sebesar tujuh persen, di tengah krisis.
Salamuddin menambahkan, ambisi pemerintah untuk berbagi megaproyek infrastruktur di antara oligarki dalam pemerintahan telah dijadikan landasan kunci dalam APBN.
"Ini bukan tuduhan tidak beralasan karena hingga hari ini pemerintah tetap keukeuh dengan megaproyek listrik, tol, kereta cepat dan lainnya," kritiknya.
Salamuddin juga menyesalkan pemerintah yang terus memangkas subsidi untuk rakyat, baik subsidi BBM, listrik, dan subsidi pertanian. Menghadapi liberalisasi ASEAN 2016 kata dia, postur RAPBN ini akan sangat kontraproduktif dalam memperkuat daya saing nasional dan kemampuan kapasitas rakyat.
"Secara keseluruhan postur RAPBN 2016 terlihat hanya untuk melegitimasi sikap ambisus liar pemerintahan Jokowi-JK untuk bagi-bagi proyek infrastruktur yang dijmain APBN, yang jelas akan memberatkan dunia usaha dalam negeri dan akan semakin membebani rakyat," sesalnya.
Menurut Salamuddin, APBN ini justru semakin menjauhkan pemerintahan Jokowi dari cita-cita Trisakti dan konsep Nawacita. Di mana kata dia, pemerintah sama sekali tidak mau belajar dari pengalaman satu tahun kepemimpinan yang semestinya menjadi alat evaluasi kritis.
"Pemerintah juga tidak mau jujur membuka data, DPR harus menunda pengesahan RAPBN dan mengkaji ulang seluruh strategi yang dibangun di dalam RAPBN 2016," tegasnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
