Jokowi Presiden, tapi Kendali Politik di Tangan Megawati
Jika ingin meraih hati rakyat, kata dia, Jokowi harus menggenjot kinerja pemerintahannya agar harapan yang telah disematkan kepadanya tidak kandas. Berdasarkan tingkat ketidakpuasan publik, Philips menggarisbawahi perbaikan ekonomi sebagai prioritas utama.
"Dulu 2014 legitimasi datang dari orang mencoblos , 2015 ke depan legitimasi datang dari apakah mereka (pemerintah) bisa menghadirkan kesejahteraan ekonomi, karena pada akhirnya yang paling mudah diingat oleh masyarakat itu apakah ekonomi membaik di bawah pemerintahan tertentu," ulasnya.
Selain itu, lanjut Philips, Jokowi juga dipersepsikan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan partai penghubungnya, PDI Perjuangan. Sebanyak 50,3 persen publik menilai Jokowi sebaiknya berhubungan baik dengan PDIP.
Menurutnya, ini menjadi hal yang menarik karena PDIP saat ini menghadapi dua kenyataan politik. Pertama, secara konstitusional Jokowi adalah Presiden dan secara politik kendali partai berada di tangan Megawati Soekarnoputri. Hal inilah yang harus dikelola supaya hubungan di antara keduanya tidak kian memburuk.
"Soal PDIP begini, dia (Jokowi) bukan orang terkuat partai, bukan ketua partai kemudian dia memimpin negara. PDIP-nya kan menghadapi dua fakta , fakta konstitusional Pak Jokowi Presiden dan fakta politiknya Bu
