JAKARTA - Beban pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setahun belakangan tidak hanya mengelola pemerintahan, tapi juga dihadapkan dengan kegaduhan yang terjadi di internal pemerintahan sendiri.
Pengamat komunikasi politik, Universitas Paramadina Hendri mengatakan, publik tentu belum lupa ketika Menko Kemaritiman Rizal Ramli menantang Wapres JK debat terbuka terkait pengembangan listrik 35 ribu megawatt (MW).
Lalu ada juga aksi saling "serang" antara Menteri ESDM, Sudirman Said dengan Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan soal perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Terbaru, Jokowi dibuat repot ketika Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan membuat kebijakan yang tak pula diamininya, yakni melarang beroperasinya ojek online atau Go-Jek Cs.
"Banyak beban yang muncul, yang diberikan ke Jokowi-JK akibat beberapa menteri tidak terlalu baik kinerjanya. Presiden Jokowi paling repot ngurus kegaduhan menteri, terlepas dari kegaduhan di Senayan juga sering muncul kegaduhan dari para menteri," kata Hendri kepada Okezone, di Jakarta, Senin (21/12/2015).
Langkah untuk meredam kegaduhan itu, kata Hendri, tak lain dan tak bukan adalah dengan melakukan reshuffle jilid II. Jokowi dituntut tidak lagi memilih menteri "titipan", tapi memasukkan orang-orang yang benar-benar loyal yang bisa bergerak sejalan dengan cita-cita kampanyenya.
"Pak Jokowi harus bisa dapat menteri loyal, mengerti visi-misi dia, dan tidak ada kegaduhan. Kebersamaan Jokowi-JK juga hal yang penting, harus ditunjukkan berdua di depan rakyat," saran Hendri.
(Rizka Diputra)