nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eks Anak Buah Bongkar Borok Nazaruddin

Feri Agus Setyawan, Jurnalis · Rabu 16 Desember 2015 15:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2015 12 16 337 1268837 eks-anak-buah-bongkar-borok-nazaruddin-DRTd3nFKXI.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Mantan Manajer Marketing Permai Group, Mindo Rosalina Manulang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Saat bersaksi, dia mengungkapkan, bahwa Nazaruddin yang memperkenalkan dan menugaskan dirinya untuk berkomunikasi dengan sejumlah anggota DPR RI dalam mengatur anggaran proyek-proyek di beberapa kementerian.

"Saya diperkenalkan ke anggota dewan untuk menguruskan anggaran. Pertama Pengerjaan proyek pengadaan barang dan jasa. Lalu kedua mengurus anggaran di DPR," ujar Mindo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Menurut Mindo, dirinya mulai dikenalkan kepada anggota DPR sejak 2009 awal. Saat itu, ia diperkenalkan dengan mantan anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh dan I Wayan Koster.

Setelah mengenalkan kedua politikus Demokrat itu, Mindo berkoordinasi mengatur sejumlah proyek di Kementerian Pendidikan.

"Jadi di 2009 Kementerian Pendidikan, ada beberapa kampus yang dibangun. Saya dikenalkan ke Bu Angie dan Pak Wayan. Lalu Bu Angie meminta beberapa kampus mengajukan proposal," ujar Mindo.

Bekas anak buah Nazaruddin ini membeberkan, bahwa tak hanya kepada anggota Komisi X dirinya dikenalkan oleh bekas bosnya itu. Menurut Mindo, dirinya juga dikenalkan dengan mantan Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding dan anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat, Iman Nurul Mustofa.

"Di Komisi VIII saya dikenalkan ke Pak Karding dan Pak Nurul Iman, lalu dikenalan ke politikus Partai Golkar. Mereka ini yang mengamankan di DPR mengenai anggaran di Kementerian Agama," ungkapnya.

Dia menjelaskan, ketika itu dirinya diminta mengurusi sejumlah proyek yang akan dikerjakan oleh Permai Group yakni di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga, lanjutnya, dia berkomunikasi dengan sejumlah anggota Komisi di DPR.

Menurut dia, setelah proyek didapat Permai Group, kemudian diserahkan kepada beberapa perusahaan swasta maupun BUMN, para anggota DPR yang membantu pengurusan anggaran meminta fee proyek dengan besaran lima sampai tujuh persen. Setiap pemberian fee itu harus diketahui dan disetujui oleh Nazaruddin.

"Biasanya lima persen (pemberian untuk anggota DPR), lalu kadang nambah dua persen. Nanti saya sampaikan ke Pak Nazar kalau ada anggota yang minta," tukasnya.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini