Ketimbang melarang prostitusi terselubung yang mendorong potensi kejahatan seksual dan perdagangan manusia, beberapa waktu lalu muncul desakan melegalkan prostitusi.
“Kita harus bisa menerima dan meregulasikan (prostitusi) dengan satu paket aturan,” ungkap Le Van Quy, seorang pejabat senior Dinas Sosial Pemerintah Kota Ho Chi Minh City, seperti dikutip Thanh Nien News, pada Agustus 2015 lalu.
“Jika kita tidak mengubah (kebijakan soal prostitusi), kita hanya akan mengejar mereka (para PSK) tiada henti. Kita mungkin tidak akan menyebut tempat (prostitusi) sebagai red light district, tapi mungkin dengan sebutan area prostitusi yang terkonsentrasi (lokalisasi),” tambahnya.
Akan tetapi desakan itu tentu mengundang kritik dan penentangan. Seperti yang dituturkan salah satu aktivis sosial, Phung Quang Thuc.
“Kita tak boleh melihat prostitusi sebagai satu hal yang harus diterima (masyarakat). Prostitusi hanya akan terus tumbuh dan menghancurkan semua tradisi positif Vietnam,” timpal Thuc.
(Randy Wirayudha)