"Untuk itu, kami mendukung penuh langkah yang telah diambil oleh PP Muhammadiyah dalam mendampingi keluarga Siyono," katanya.
Ditambahkannya, proses hukum tidak boleh berhenti. Oknum Densus yang terlibat pembunuhan Siyono harus dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.
Sementara itu, masyarakat diminta untuk mengawal proses Revisi UU Anti Terorisme dan meminta kepada pemerintah dan DPR untuk menangguhkan rencana kenaikan anggaran Densus sebesar Rp1,9 triliun dalam APBN-P 2016 ini.
"Negara harus hadir ketika anak bangsa menjadi korban kekejaman aparaturnya dan masyarakat diharap tidak mengucilkan keluarga Siyono dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan," pungkasnya.
(Susi Fatimah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.