Keluarkan Izin Reklamasi, Ahok Dinilai Tabrak Aturan
JAKARTA – Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Hutapea, mengatakan bahwa izin proyek reklamasi yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada sejumlah pengembang menabrak sejumlah aturan.
“Kalau untuk prosedurnya, tidak diperkenankan dalam melakukan reklamasi mengeluarkan izin tanpa peraturan yang mengatur wilayah pesisir itu. Nah, eksekutif kan tidak memiliki peraturan yang mengatur wilayah pesisir dan peruntukan wilayah pesisir,” ujar Tigor saat berbincang dengan Okezone, Rabu (6/4/2016).
(Baca Juga: Pengamat: Kenapa Ahok Ngotot soal Reklamasi?)
Sebelumnya, pada 2014, Ahok telah mengeluarkan surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi kepada empat pengembang, yakni PT Jakarta Propertindo, yang membangun Pulau F; PT Jaladri Kartika Pakci, Pulau I; PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Pulau K; dan PT Muara Wisesa Samudera, Pulau G.
Empat surat yang dikeluarkan Ahok ini merupakan perpanjangan dari surat persetujuan prinsip yang sebelumnya diteken Gubernur Fauzi Bowo pada 2012.
Empat izin reklamasi pulau ini kemudian digugat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Menurut kita, dia (Ahok) mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan prosedur, kemudian tidak memperhatikan nasib nelayan dan tidak memperhatikan lingkungan,” ucapnya.
Tigor menjelaskan, proyek reklamasi seharusnya didasarkan pada Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mensyaratkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
“Reklamasi itu akan membunuh hak-hak nelayan akan pesisir laut. Sebab berdasarkan UU No 27 Tahun 2007, pesisir itu hak fundamental nelayan,” seru Tigor.
Sekadar diketahui, pembahasan raperda Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menyebabkan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan anak buahnya Trinanda Prihantoro terlibat kasus hukum.
(Erha Aprili Ramadhoni)
