Ahok Ngotot Proyek Reklamasi Tak Bisa Dicegah
"Saya masuk Pak Foke udah tanda tangan lagi izin prinsipnya. Sudah semua nih, yang belum apa? Ada tambah (kontribusi) lagi nih. Di sana ditulis kontribusi tambahan. Nah, ini mesti duduk nih, tambahannya enggak jelas. Saya bikin jelas. Berapa tambahannya? Saya suruh orang ngitung. Berapa yang pantas?" jelas Ahok.
Pasal soal tambahan kontribusi inilah yang menjadi tarik ulur antara Pemprov DKI dan DPRD. Pihak DPRD menginginkan klausul soal tambahan kontribusi dikeluarkan dari batang tubuh raperda dan dibuat pergub yang mengatur secara khusus.
"Setiap tanah yang kamu (pengembang) jual dihitung nih, 15 persen buat DKI. Bukan dalam bentuk uang. Tapi dalam bentuk jalan inspeksi. Saya perkirakan kalau seluruh pulau dibangun, Rp48 triliun maka seluruh Jakarta akan lengkap punya tujuh koridor LRT (Light Rail Transit)," katanya.
Sementara itu, pembahasan dua raperda terkait reklamasi, yakni tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, mangkrak dan terancam dihentikan karena kasus ini. Fraksi PDIP menjadi pelopor usulan pembahasan raperda tersebut dihentikan.
Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pembahasan dua raperda di atas, bersama-sama dengan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan anak buahnya Trinanda Prihantoro.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
