Usai Digarap KPK, Ahok Tuding Audit BPK Tak Masuk Akal
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeretnya pada kasus dugaan kerugian pada pembelian lahan RS Sumber Waras, tak masuk akal. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diketahui telah diserahkan kepada KPK untuk proses hukum lebih lanjut.
"Saya terima kasih KPK panggil saya, kalau enggak dipanggil jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah. Padahal yang ditemukan BPK itu enggak masuk akal," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Ahok menjelaskan, yang tertera dalam LHP BPK tersebut membandingkan harga yang dibayar Pemprov dengan harga yang awalnya akan dibayar PT Ciputra Karya Unggul, namun belakangan gagal membeli lahan ini. Padahal seharusnya, yang dijadikan pembanding adalah nilai jual objek pajak (NJOP).
"Kamu bandingkan harga Ciputra yang dibelinya harga pasar, kalau dibandingkan harga saya beli harga NJOP, saya lebih murah. Berarti kamu udah enggak fair, menipu. Laporan BPK itu menipu saya," papar dia.
Ahok menyatakan, sudah menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kepada KPK. Penjelasan alasan Pemprov DKI membeli lahan RS Sumber Waras dengan harga NJOP yang kini dipermasalahkan BPK.
"Saya senang KPK, saya sampaikan, dicatat di BAP. saya senang. Saya bilang yang nentuin NJOP emang kita? Dirjen (Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan), bukan kami loh," ucap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga kembali menjelaskan alasan tidak dapat membatalkan pembelian lahan tersebut, salah satunya karena sulit mencari tanah di Jakarta dengan harga NJOP.
"Saya bilang sama KPK kemarin, saya juga mau membatalkan kok, ngapain gua ribut. Tapi pernah enggak Anda curiga ada pengusaha mau beli. Di mana ada tanah begitu murah, semua orang pengen tanah begitu murah. Coba cariin tanah di Jakarta seluas 3 sampai 4 ha, harga NJOP, gue beli, sekarang lu cariin," jelas dia.
Ahok pun menilai, permintaan BPK untuk membatalkan pembelian lahan ini sebagai buah simalakama, menjadikan posisi Pemprov DKI dalam hal ini serba salah.
"Jadi permintaan BPK buah simalakama, sekarang BPK lepas tangan. Dia bilang sekarang urusannya KPK," tutup Ahok.
(Fahmi Firdaus )
