"Kalau sudah melingkupi masalah yang jadi perhatian publik, nasional, dengan angka cukup besar maka tidak ada masalah dengan Sumber Waras ini, tidak ada masalah, tapi itu harus datang dari anggota dewan," tegasnya.
Lebih jauh Fadli mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat.
"Walau ada DPRD DKI, dan DPRD DKI juga membuat pansusnya, itu kira bisa jadi bahan diangkat ke tempat lebih tinggi, karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan terhadap KPK dan lain-lain," tuntasnya.
(Fiddy Anggriawan )