 
                "Kita berharap tidak ada gesekan saat deklarasi nanti. Maka dari itu, harus menggunakan pendekatan yang baik, yakni dengan menjalin komunikasi dengan mereka," imbuhnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap akan menyiagakan pasukan guna memback-up deklarasi Kota Mojokerto Bebas Prostitusi yang akan dilakukan Pemkot pada 29 Mei mendatang. Hal itu untuk mengantisipasi adanya ketersinggungan antara warga dengan Pemkot Mojokerto.
"Kita juga akan menyiapkan personel untuk memback-up pihak kepolisian dan Pemkot Mojokerto, jika memang diperlukan untuk menghindari gesekan. Namun kita berharap, penertiban itu bisa dilakukan dengan cara non fisik dan tanpa adanya gesekan," harapnya.
(Risna Nur Rahayu)