“Ini menunjukkan bahwa ternyata sistem pencegahan korupsi dalam pengadaan proyek-proyek itu masih ada yang bolong dan dimanfaatkan, ini mesti ditambal. Merevisi ketentuan UU yang dianggap jadi pintu masuk bagi para koruptor,” imbuhnya.
(Baca juga: Wali Kota Semarang Disebut Dapat Uang Suap Proyek Jalan)
Selain itu, Said meminta agar dibentuk lembaga pengawasan di masing-masing partai politik (parpol) guna mencegah perilaku korup para kadernya. Lembaga tersebut, nantinya diharapkan bisa membuat politikus ketakutan jika mau melakukan korupsi.
“Jauh lebih penting ada pengawasan para pengurus partai kepada anggota yang jadi wakil rakyat. Pengawasan harus semakin kuat dan ketat. Kalau partai tidak berbenah diri, maka kejadian seperti ini akan terus terulang. Tidak cukup langkah KPK menangkap, itu tidak signifikan, tanpa adanya ancaman pimpinan partai, fungsi pengawasan terhadap kader, misal ada indikasi saja tidak akan dicalonkan. Jadi menekan anggota dewan untuk memperbaiki dirinya,” pungkas dia.
(Rachmat Fahzry)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.