Jika dikaitkan dengan pariwisata pun, menurut dia, pemerintah pusat bisa menengok Pemkab Banyuwangi yang bisa mengembangkan pariwisata tanpa menabrak hal-hal yang bersifat religi dan moralitas.
Untuk itu, NU Surabaya mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dalam hal pelarangan minuman keras? Jika pemerintah beralasan perlu pendapatan negara dari cukai minuman keras, tentu tidak sepadan dengan keluarga korban.
"Cobalah hitung, berapa biaya yang harus di-cover APBN untuk dampak minuman keras? Berapa pula kerugian yang harus ditanggung keluarga-keluarga yang menjadi korban dampak minuman keras? Tolong jawab semua itu. Di mana jargon revolusi mental? Apakah hanya 'lip service'?" katanya.
Dalam kaitan itu, pihaknya berharap PWNU Jawa Timur menyampaikan keberatan itu kepada Gubernur Jawa Timur, lalu diteruskan ke PBNU untuk disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.