Tudingan Lion Air bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Suprasetyo, menyalahgunakan wewenangnya dalam memberi sanksi pembekuan rute baru PT Lion Mentari Airlines selama enam bulan adalah salah alamat.
"Ya seharusnya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), bukan ke Bareskrim, itu keliru," kata Herson.
Laporan terhadap Suprasetyo dibuat pada Senin 16 Mei 2016. Adapun selang sehari setelahnya, Selasa 17 Mei 2016, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengeluarkan keputusan tentang pembekuan izin ground handling hingga waktu yang belum ditentukan.
Herson mengungkapkan, ada tahapan yang menjadi ranah tanggung jawab jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya, dan Kementerian Perhubungan pada umumnya.
Sebagai bagian dari Ditjen Perhubungan Udara, Otoritas Bandar Udara memiliki wewenang untuk memberikan peringatan terhadap segala bentuk pelanggaran maupun kesalahan prosedur dari pemangku kepentingan kegiatan penerbangan, salah satunya maskapai.
Sedangkan Ditjen Perhubungan Udara memiliki wewenang untuk menjatuhkan pembekuan terhadap kegiatan sebuah maskapai, baik pembekuan rute hingga pembekuan kegiatan lainnya. Wewenang yang paling tinggi, yakni pencabutan izin maskapai, hanya dimiliki oleh Menteri Perhubungan, dalam hal ini, Ignasius Jonan.
“Kami memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian. Ini kan Lion lapor Pak Dirjen seolah-olah mereka enggak ada apa-apa, langsung dapat sanksi pembekuan," tutur Herson.
Pemberian saksi kepada Lion Air menurut Herson sudah sesuai. Salah satu kesalahan yang mencolok adalah soal penumpang Lion Air JT 161 Singapura-Jakarta yang lolos dari pemeriksaan Imigrasi dan Bea Cukai lantaran salah turun terminal. Seharusnya terminal internasional, tetapi diturunkan ke terminal domestik.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.