Suu Kyi Tegaskan Komunitas Muslim Rakhine Bukan Rohingya
NAYPYITAW – Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi untu kesekian kalinya menegaskan kepada dunia internasional bahwa penyebutan Rohingya, bagi muslim pengungsi dari Bangladesh, terlarang. Penyebutan yang benar adalah Komunitas Muslim di Negara Bagian Rakhine.
Hal itu disampaikan perempuan pemenang nober perdamaian pad 1991 itu kepada perwakilan lembaga HAM PBB, Lee Yanghee pad Senin 20 Juni 2016, yang masih saja menggunakan istilah terlarang, merujuk kepada 1,1 juta orang yang hingga kini tidak diakui kewarganegaraannya.
“Pada pertemuan mereka pagi ini (Senin 20 Juni 2016), menteri luar negeri kami Daw Aung San Suu Kyi menjelaskan sikap kami bahwa pengunnaan istilah yang kontroversial itu selayaknya dihindari,” kata Sekretaris Kementerian Luar Negeri Myanmar, Aung Lin, seperti dilansir dari Channel News Asia, Selasa (21/6/2016).
Pada Jumat, perwakilan Myanmar untuk Dewan HAM PBB, Thet Thinzar Tun mengkritisi penggunaan nomenklatur atau penamaan tertentu seperti itu sama saja dengan menyiramkan bensin ke api yang menyala dan hanya membuat segalanya menjadi semakin buruk.
“Demi keharmonisan dan membangun kembali rasa percaya antar dua masyarakat, disarankan bagi setiap orang untuk menggunakan istilah ‘Komunitas Muslim di negara bagian Rakhine,” terang Thet atas persetujuan PBB juga.
Isu cara memanggil para pengungsi Muslim yang disentimeni oleh para umat Buddha di Myanmar itu mencuat lagi karena adanya laporan dari Komisi Tinggi PBB di Dewan HAM Zeid Ra’ad Al Hussein, betapa buruknya kehidupan suku Rohingya di negara tersebut.
