Mahfud MD: Pembentukan Provinsi Madura Butuh Waktu Lama
Oleh karenanya, proses menuju "Madura Provinsi" masih membutuhkan waktu lama, kekompakan dan keseriusan dari semua kalangan.
Saat ini, kata dia, memang ada upaya yang dilakukan masyarakat Madura bersama Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan melakukan usulan perubahan atas ketentuan 7 tahun dan batasan minimal sebuah provinsi dari kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jika, usulan perubahan ketentuan itu berhasil, tentu prosesnya akan lebih cepat, sehingga tidak perlu menunggu waktu tujuh tahun lagi, atau membentuk kabupaten/kota baru.
Dalam dialog dengan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Perwakilan KAHMI serta tokoh masyarakat se-Madura di Pamekasan, Mahfud menjelaskan, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan para pengambil kebijakan di Madura, terkait pembentukan Provinsi Madura itu. Antara lain faktor sumber daya manusia (SDM).
Menurut Mahfud, saat ini, mayoritas masyarakat Madura masih lulusan sekolah dasar, sedangkan yang terdidik hanya sebagian kecil saja. "Sekitar 70 persen masyarakat Madura ini kan masih lulusan SD. Ini tentu harus menjadi pemikiran kita bersama," katanya.
