Sembilan Rekomendasi Ombudsman Terkait Kampung Baru Dadap
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan sembilan rekomendasi dan dua saran kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Terkait kawasan Kampung Baru Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.
Hal tersebut karena ditemukannya, dua bentuk maladministrasi yang ditemukan oleh tim investigasi lembaga pengawas pelayanan publik itu.
"Dua bentuk maladministrasi berupa pengabaian hukum dan tindakan melampaui wewenang dalam penggusuran bangunan milik warga Kampung Dadap," kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih di Gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016).
(Baca: Ombudsman Temukan Adanya Maladministrasi dalam Penggusuran Kampung Dadap)
Oleh karena itu, Ombudsman mengeluarkan sembilan rekomendasi antara lain:
1. Terlapor dalam hal ini Pemkab Tangerang melakukan penataan permukiman Kampung Baru Dadap hanya apabila peraturan daerah Kabupaten Tangerang yang mengatur mengenai penataan permukiman telah disahkan.
2. Terlapor dalam hal ini Pemkab Tangerang melakukan kegiatan terkait permukiman setelah terlebih dahulu menerima tugas pembantuan dari pihak terkait dalam hal ini Pemprov Banten.
3. Pemprov Banten untuk mengupayakan penerbitan peraturan Gubernur terkait dengan tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Pemprov Banten melakukan penataan kawasan kampung Dadap berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014.
5. Dalam melaksanakan penataan, Pemkab Tangerang harus mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan.
6. Pemkab Tangerang harus memastikan bahwa perencanaan penanganan Kampung Baru Dadap dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Tidak memisahkan hidup mereka dari mata pencahariannya nelayan.
7. Pemkab memberikan pelayanan terhadap warga yang mengajukan surat keterangan terdaftar sebagai salah satu syarat memgajukan permohonan pendaftaran tanah.
8. Pemkab harus menerima secara proaktif memproses pendaftaran tanah oleh warga dalam waktu 30 hari permohonan.
9. Terlapor tidak mengizinkan dan atau membangun jembatan maupun akses khusus lainnya ke kawasan kampung baru dadap dari pulau C hasil reklamasi.
Sedangkan, dua buah saran Ombudsman berbunyi:
1. Terlapor dan pihak-pihak terkait agar dilakukan pendekatan yang sama pada lokasi-lokasi yang lain.
2. Pihak terkait agar mempublikasikan hasil monitorin yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program penataan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Setelah dikeluarkan rekomendasi, Alamsyah menegaskan bahwa Pemerintah dan pihak terkait harus menjalankan hal tersebut dalam jangka waktu 60 hari usai rekomendasi dikeluarkan. Karena sudah diatur dalam perundangan lembaga negara itu.
"Sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa rekomendasi ini bersifat wajib dilaksanakan," tuturnya.
Rekomendasi tersebut akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku perencana dan pelaksana penataan Kampung Dadap.
Beberapa instansi terkait seperti, Angkasa Pura II (Persero), Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Dirjen Penyedia Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Universitas Gadjah Mada, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Pemerintahan Provinsi Banten.
(Fiddy Anggriawan )
