Indonesia Dorong Bentuk Tim Operasi Darat dalam Perjanjian Trilateral
JAKARTA – Terbentuknya perjanjian Trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia untuk mempermudah kerjasama menjaga keamanan maritim. Pemerintah Indonesia juga akan berusaha mendorong agar terbentuknya tim operasi di darat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia juga akan mengupayakan membentuk tim operasi selain di perairan.
"Saya memberikan masukan, bicara soal kerjasama operasi darat. Mereka kan merampok di laut dibawa ke darat. Kalau diselesaikan di laut, kalau di darat, tak ada kerjasama bagaimana. Kan beritanya Indonesia mau menyerang ke Filipina, itu sangat akan ditentukan oleh perjanjian itu," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).
Bagi Wiranto, operasi darat tersebut untuk melawan kejahatan terorisme yang tak mengenal batas wilayah masing-masing negara untuk melancarkan aksinya. Sebab jika tidak demikian, ketiga negara ini akan kesulitan menghadapi perompak tersebut.
"Jadi begini ya, ini kan melawan perompak atau terorisme yang tak kenal batas wilayah nasional masing masing negara. operasional mereka bisa melampaui batas negara. Kalau kita melawan perompak, kukuh kepada batas formal kita kewalahan," jelas Wiranto.
Oleh karena itu, tutur Wiranto, kesepakatan negara-negara yang terlibat dan yang dirugikan oleh perompak harus bersama-sama melawan mereka maka batas negara melawan perompak itu harus segera diselesaikan.
"Nah, dalam rangka itu Menhan ke Bali untuk bicara kerjasama untuk melawan terorisme melawan perompak. Utamanya masalah patroli maritim bersama, itu dulu," tutur Wiranto.
Sekadar diketahui, Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina menggelar forum pertemuan The 3rd Trilateral Defence Ministers’ Meeting guna membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.
Pertemuan yang dihelat di Nusa Dua Bali sejak 1 Agustus hingga hari ini dihadiri Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein, dan Menteri Pertahanan Filipina Delfin N. Lorenzana
(Rahman Asmardika)
