nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sepak Terjang Presiden Duterte, "Sang Penghukum"

Emirald Julio, Jurnalis · Sabtu 27 Agustus 2016 19:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 08 27 18 1474447 sepak-terjang-presiden-duterte-sang-penghukum-O40n4HN7hl.jpg Foto majalah Times yang memberi gelar Duterte sebagai The Punisher (Sang Penghukum) (Foto: Tammy David/Facebook)

RODRIGO Roa Duterte yang lahir pada 28 Maret 1945 merupakan Presiden Filipina ke-16. Sebelum terjun ke dunia politik, pria yang mempunyai nama panggilan ‘Digong’ ini juga merupakan seorang pengacara.

Karier politik Duterte sebenarnya cukup baik. Sebelum terpilih menjadi seorang presiden, Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao selama 22 tahun. Karena itu, Duterte tercatat sebagai wali kota terlama yang mengemban jabatannya di Filipina.

Kontroversi demi Kontroversi

Namun, baik sebagai wali kota ataupun presiden, kontroversi tidak pernah terlepas dari pria berusia 71 tahun ini. Ketika masih menjabat sebagai wali kota, Duterte dijuluki “Sang Penghukum” oleh majalah Time. Pasalnya, ia diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok yang kerap melakukan aksi main hakim sendiri.

Kelompok yang memiliki panggilan Davao Death Squad (Pasukan Kematian Davao) itu bertanggung jawab atas tewas atau hilangnya ribuan orang di Davao dalam periode waktu 1998 hingga 2008. Walaupun tidak pernah terbukti secara langsung terlibat dengan kelompok tersebut, seiring waktu Duterte memperlihatkan dukungannya terhadap keberadaan Davao Death Squad.

“Jika Anda melakukan aktivitas ilegal di kota ini (Davao), jika Anda seorang kriminal atau bagian dari sindikat yang mengintai untuk menyerang orang-orang tidak bersalah di kota ini, selama saya masih menjadi seorang wali kota, maka Anda target yang sah untuk dibunuh,” tutur Duterte pada 2009, sebagaimana dikutip dari News.com.au, Sabtu (27/8/2016).

Masih banyak kontroversi yang membayangi Sang Penghukum ketika masih menjabat sebagai wali kota. Namun, terdapat satu insiden yang langsung menuai kritikan dari lembaga Komisi Hak Asasi Manusia (CHR), yaitu ketika ia memaksa seorang turis untuk menelan puntung rokok pada 2015.

Insiden itu terjadi akibat kebijakan keras antirokok dari Duterte di Kota Davao. Dilaporkan, turis tersebut merokok di sebuah bar dan menolak mematikan rokoknya ketika diminta staf bar tersebut. Duterte yang dihubungi pemilik bar langsung datang ke bar tersebut dan memaksa sang turis untuk menelan puntung rokoknya.

Kontroversi dari Duterte tidak berhenti ketika ia menjabat sebagai Presiden Filipina. Sebenarnya pada masa kampanye, Duterte sudah berjanji akan memimpin Filipina dengan tangan besi terkait kejahatan yang terus terjadi di sana, khususnya narkoba.

Ia menegaskan ingin mengembalikan eksekusi gantung sebagai hukuman untuk para gembong narkoba. Sebenarnya dari sini sudah mulai terlihat nasib dari para pengedar dan gembong narkoba di Filipina jika Duterte terpilih sebagai presiden. Ternyata ucapan-ucapan di kampanyenya tersebut bukan sesumbar saja. Pasalnya usai menghadiri pelantikan sebagai presiden, Duterte mengatakan pada para jurnalis di Manila agar warga Filipina membunuh para pecandu dan pengedar narkoba. Duterte juga meminta para militan dari Partai Komunis di Filipina, Bagong Hukbong Bayan, untuk melucuti dan menangkap para gembong narkoba.

Duet Duterte – Dela Rosa

Tidak hanya Duterte yang bersikap bak koboi, Kepala Polisi Filipina yang baru, Ronald dela Rosa juga memiliki cara pandang serupa. Ketika Rosa dilantik sebagai Kepala Polisi Filipina, hal pertama yang ia sampaikan meminta para anggota polisi yang terlibat dalam penjualan narkoba  menyerahkan diri dalam waktu 48 jam. Rosa menambahkan, jika tidak menyerah, maka mereka akan dianggap mengobarkan perang dengan polisi.

Baik Duterte maupun Rosa tidak segan membeberkan nama-nama pejabat pemerintah, petugas polisi bahkan warga sipil yang diduga terlibat sebagai gembong narkoba. Banyak pihak yang menganggap apa yang keduanya lakukan sama saja dengan memasang target di punggung orang-orang yang namanya dibacakan oleh Duterte dan Rosa.

Al Jazeera mewartakan, semenjak Duterte mengemban jabatannya sebagai Presiden Filipina sudah ada 1.900 kasus kematian yang berkaitan dengan kejahatan narkoba. Baik itu dari kasus main hakim sendiri dari para warga ataupun para pengedar narkoba yang ditembak mati polisi ketika melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap.

Namun, memang satu hal yang perlu diakui, kebijakan tangan besi dari Duterte terbukti efektif. Sebab dari tiga juta orang pecandu narkoba di Filipina, 600 ribu orang telah menyerahkan diri. Hingga saat ini, kebijakan Duterte terkait narkoba masih terus menuai kontroversi dari dalam negerinya dan internasional.

Namun, Sang Penghukum hanya menutup telinganya dan tetap melakukan apa yang ia pandang baik demi menghilangkan keberadaan narkoba di Filipina

Panen Kritik

Dalam perjalanan menuju 100 hari masa jabatannya sebagai presiden, Duterte kembali menuai dua kritikan dunia. Pertama adalah dari Amerika Serikat (AS) yang menganggap Duterte telah memberikan komentar bersifat homofobia pada Duta Besar AS untuk Filipina Philiip Goldberg.

Kritik tersebut bersumber pada komentar yang disampaikan Duterte saat ia menyebut Goldberg sebagai “anak pelacur gay itu” dalam bahasa Tagalog, pada Agustus. Hal ini langsung membuat Kementerian Luar Negeri AS meradang hingga memanggil kuasa usaha Filipina untuk mendiskusikan komentar tersebut dan meminta Duterte meminta maaf. Duterte bergeming dan menolak meminta maaf.

Berselang beberapa hari, PBB menekan Filipina untuk menghentikan pembunuhan para terduga pengedar narkoba. PBB juga menuduh Duterte telah mendorong terjadinya kekerasan serta pembunuhan dan hal ini dianggap sebagai bentuk kejahatan di mata hukum internasional.

Sekali lagi, Duterte membalas dengan respons yang keras. Ia mengancam akan meninggalkan PBB dan membentuk organisasi tandingan bersama China dan negara-negara Afrika.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini