"Ini penting. Semua harus bergandeng tangan untuk katakan tidak pada politik uang, karena kita ingin mengubah Banten menjadi bersih dan lebih baik ke depan," tegasnya.
Sementara Ketua PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar, mengatakan tata kelola Pemerintah Indonesia sejatinya tak pernah mengenal dinasti politik. Namun, semua itu tercipta karena kuatnya nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ia mengatakan, Banten menjadi sorotan nasional dalam sistem pemerintahannya dengan sebutan dinasti politik karena sejak awal berdiri telah dikuasai oleh segelintir orang dan mengakar kuat sampai saat ini.
"Dinasti politik berawal dari kolusi. Kolusi itu tidak bisa dipisahkan dengan korupsi dan nepotisme (KKN)," kata Dahnil.
Sejumlah daerah yang memiliki kekuatan politik, kata Dahnil, biasanya memiliki kekuatan ekonomi di satu wilayah. Sehingga, kekuatan politik dan ekonomi itu memosisikan kepala daerah terpilih menjadi raja-raja kecil di sana.