“Kalau pakai pelat (nomor polisi) dari Jawa, pasti disetop. Biasanya mobil-mobil pribadi. Kalau angkutan, rata-rata kena (diberhentikan) sama mereka. Kecuali ada kenderaan angkutan dengan logo-logo tertentu yang katanya punya pembesar-pembesar juga. Cukong-cukong lah pada dasarnya,” sebutnya.
“Kalau kami pada dasarnya enggak mau repot. Barang harus dikirim cepat, apalagi yang kami bawa misalnya makanan. Jadi bayar-bayaran itu biasa. Bukan pemandangan baru lah. Bos kita juga tahu kondisi itu, cuma enggak bisa buat apa-apa. Jadi ya (kutipan-kutipan) itu dimasukkan ke hitungan ongkos lah. Jadi yang menanggung sebenarnya yang menggunakan jasa kita,” tukasnya.
Sahbudin pun berharap Polisi dan Pemerintah menertibkan aksi polantas-polantas nakal itu, karena jelas-jelas merugikan masyarakat, pekerja transportasi dan pengusaha ekspedisi.
“Kalau terus-terusan begitu, lama-lama usaha ekpedisi jalur darat seperti kami ini bisa mati, dan tentunya itu berimbas pada kami selaku sopir. Apalagi kalau nanti kereta api trans-sumatera benar-benar terealisasi. Orang-orang akan lebih memilih pakai kereta api. Karena biayanya pasti lebih murah dan enggak banyak pungutan liar serta aksi pemerasan dan tindak kriminal,” pungkasnya.
(Risna Nur Rahayu)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.