Ini Poin Revisi UU ITE Nomor 11/2008

Senin 05 Desember 2016 16:32 WIB
https: img.okezone.com content 2016 12 05 542 1559213 ini-poin-revisi-uu-ite-nomor-11-2008-jrffBBmI4L.jpg

JAKARTA - Seiring dengan penggunaan media sosial yang meningkat di Indonesia, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap merugikan bahkan mengancam kebebasan berekspresi dalam berpendapat. Hal itu karena dalam UU ITE terdapat pasal karet yang dianggap multitafsir.

Hal itu diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu dan relevan dalam UU ITE.

"Karena dalam penerapannya terjadi dinamika pro dan kontra terhadap beberapa ketentuan di dalamnya, Pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan minor yang dianggap perlu dan relevan," ucap Menkominfo Rudiantara usai disetujuinya RUU ITE di Gedung Nusantara, Jakarta.

Setelah disetujui dan mulai diberlakukan pada 28 November 2016, berikut ini beberapa poin perubahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah melalui proses dan prosedur sejak 2015, bersumber dari rilis resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk mempertegas "ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik" pada Pasal 27 ayat (3). Di antaranya, menegaskan ketentuan tersebut adalah delik aduan dan unsur pidana mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Selain itu, menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti pada Pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun serta denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat (4) yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang. Selain itu, menambahkan penjelasan Pasal 5 untuk mempertegas keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, yakni penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, penangkapan dan/atau penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) UU ITE pada Pasal 43 ayat (5), dengan menambahkan kewenangan untuk memutuskan akses terkait tindak pidana teknologi informasi dan kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Keenam, menambahkan ketentuan atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketujuh, memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet yang diatur pada ketentuan Pasal 40, yakni pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.

"Diharapkan Revisi UU ITE ini semakin sempurna sehingga peran TIK dapat memberikan manfaat untuk kemajuan bangsa, mencerdaskan masyarakat, menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan ekonomi, dan mengembangkan industri kreatif," ungkap Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani.

Selain itu, Revisi UU ITE juga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang bernapaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam menggunakan internet, menjaga etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi, serta menghindari konten berunsur SARA, radikalisme, pornografi, dan konten lain yang melanggar hukum.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini