Didukung Regulasi Pemerintah, Pelaku Bisnis Start Up dan Masyarakat Merasa Terbantu

Advertorial, Okezone · Kamis 23 November 2017 15:55 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 23 542 1819249 didukung-regulasi-pemerintah-pelaku-bisnis-start-up-dan-masyarakat-merasa-terbantu-pVCcU6kyYS.jpg Ilustrasi bisnis start up (Foto: businessinsider)

SMARTPHONE yang dibeli Echi –ibu rumah tangga berusia 30 tahun– lewat online sudah berada di tangannya. Dia memeriksa barang itu dan puas karena sesuai spesifikasi yang tertera di situs belanja online.

“Saya sudah beberapa kali beli barang lewat online. Alhamdulillah semua barang sesuai yang ada di situs,” kata Echi.

Echi keranjingan belanja online. Ia kerap membuka situs belanja untuk mencari barang yang diperlukan. Salah satu rekannya bernasib kebalikannya, karena pernah dibuat kecewa ketika barang yang dipesan –berupa kotak lure pancing– tidak sesuai yang terpampang di situs belanja.

Pengalaman tak enak yang dialami rekan Echi mungkin sangat jarang dijumpai saat ini. Sejak sembilan tahun silam, ketika industri bisnis digital mulai marak, pemerintah berusaha memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku e-commerce.

Dimulai dengan keluarnya -Undang Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden (Perpres)  No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019.

Perlindungan konsumen e-commerce tertera dalam Pasal 9 UU ITE, yang berbunyi bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Pasal 66 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. Perpres ini berikut lampirannya memberikan arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Peraturan lain mengenai e-commerce ini adalah pengenaan pajak. Sejauh ini belum ada ketentuan pajak khusus untuk e-commerce ini, selain Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce.

Surat edaran itu menegaskan bahwa tidak ada pajak baru dalam transaksi e-commerce, sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan antara transaksi e-commerce dan konvensional. Penjual dan pembeli dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada.

Namun, melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV yang diterbitkan pada 10 November 2016, pemerintah memberikan insentif kepada pelaku start-up e commerce berupa keringanan pajak, yaitu: Pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi pada perusahaan start up.

Penyederhanaan izin prosedur perpajakan bagi start up e-commerce yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun melalui pelaksanaan PP No. 44 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, sehingga start up ecommerce tersebut dikenakan pajak final sebesar 1 persen.

Memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara pengusaha e-commerce asing dengan domestik. Pelaku usaha asing yang menyediakan layanan dan/atau konten di Indonesia wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan.

Saat ini Kementerian Keuangan masih melakukan finalisasi aturan pajak e-commerce. Rencananya, aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan itu diterbitkan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan regulasi yang dibuat pemerintah sejauh ini bertujuan memberikan keadilan bagi semua pemain sehingga timbul persaingan yang sehat. Ia berharap pelaku industri tidak menganggap regulasi sebagai penghambat pertumbuhan bisnis.

Menanggapi regulasi pemerintah, Achmad Zaki – pendiri e-commerce Bukalapak – mengatakan; Presiden Joko Widodo sportif sekali terhadap pelaku usaha start up dan technology company.

(hth)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini