Dubes Myanmar: Penduduk Rohingya Menolak Disensus Jadi Warga Negara
NUSA DUA – Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menuduh Myanmar tengah melakukan genosida dan pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya. Namun, Duta Besar Myanmar untuk Indonesia U Aung Htoo mengatakan tuduhan tersebut sangat serius dan tidak bisa diterima.
“Kalau misalnya benar kami melakukan pembersihan etnis atau genosida, jumlah mereka tidak akan bertambah dari 300 ribu orang pada 1931 menjadi lebih dari 1 juta orang saat ini. Mereka sendiri tidak mau disensus,” tutur Htoo kepada awak media di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Jumat (9/12/2016).
Ia menerangkan, terdapat sekira 4,3% Muslim di Myanmar dengan estimasi 2 juta orang. Ada dua jenis Muslim, satu yang tinggal sejak 1823 dan yang datang sejak penjajahan Inggris. Para pendatang tersebut berasal dari Benggala yang saat itu masih masuk bagian India. Kemudian wilayah tersebut pecah menjadi dua, Benggala Barat yang masuk ke India dan Benggala Timur yang masuk ke Pakistan atau lazim disebut Pakistan Timur yang dalam perkembangannya menjadi Bangladesh.
Orang-orang yang tinggal di Rakhine itu tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) karena tidak diterima di India, Bangladesh, dan Pakistan. Myanmar sendiri siap menerima mereka. Akan tetapi harus melalui proses identifikasi atau sensus kependudukan. Pemerintah Myanmar saat masih dipegang junta militer tidak pernah menjalankan proses tersebut.
“Madam Suu Kyi meminta dijalankan proses sensus kependudukan. Kofi Annan juga menyarankan hal serupa. Akan tetapi, mereka pernah menolak pada 2014. Padahal, 51 juta orang Myanmar melewati proses kependudukan dan kami menerima 50 juta orang sebagai warga negara. Hanya 1 juta orang yang menolak dan itu suku Bangla ini,” sambung Htoo.
