Refleksi 12 Tahun Tsunami Aceh, Mari Tingkatkan Kualitas Mitigasi
Total bantuan masuk ke Aceh dari berbagai negara diperkirakan mencapai Rp120 triliyun. Banyaknya uang dan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan membuat pemerintah membentuk BRR Aceh-Nias melalui Kepres Nomor 63 Tahun 2005. Badan setingkat menteri itu dipimpin Kunturo Mangkusubroto.
BRR mencatat capaian pemulihan Aceh dari segi fisik di antaranya telah membangun 140.304 unit rumah, 1.115 fasilitas kesehatan, 1.759 gedung sekolah, 13 unit bandara, 23 pelabuhan laut, 3.996 Km jalan, 363 jembatan, 3.781 rumah ibadah, 996 gedung pemerintah.
Tsunami Aceh juga menggerakkan dunia peduli terhadap mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Berbagai negara mulai serius mengurus soal mitigasi. Badan-badan penanggalungan bencana bermunculan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Setelah 12 tahun berlalu, wajah Aceh menujukkan kemajuan pesat disegala lini. Kemajuannya melampaui yang terlihat sebelum tsunami. Hal ini tak terlepas dari semangat pantang menyerah untuk bangkit yang mendarah daging pada diri rakyat Aceh, ditambah tingginya solidaritas masyarakat dunia dalam membantu.
Seorang anak berlari di area objek wisata edukasi tsunami PLTD Apung Banda Aceh (Salman Mardira/Okezone)
Namun, Aceh tak boleh terlena. Masih ada pekerjaan rumah dalam hal pengurangan risiko bencana, karena bencana serupa bisa saja terulang di masa akan datang. Jadi, dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan kesadaran masyarakat akan mitigasi.
Aceh yang berdiri di atas pertemuan lempeng bumi memang rawan dengan segala bencana. Setelah tsunami 2004, sudah tak terhitung banjir, longsor, dan gempa terjadi. Tsunami 12 tahun lalu juga bukan yang pertama kali menerjang Serambi Makkah.
Berdasarkan penelitian geologi dilakukan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh bersama Earth Observatory Singapore (EOS), Aceh diperkirakan beberapa kali dihantam tsunami di antaranya pada tahun 1394 dan 1450 Masehi.
Tsunami purba kala itu dipercaya menjadi sebab hilangnya Kerajaan Lamuri pada abad 14 Masehi dan menenggelamkan pusat perkotaan Kerajaan Indrapurwa di Ujong Pancu, Peukan Bada, Aceh Besar.
Lamuri adalah Kerajaan Hindu yang pernah berjaya di ujung Sumatera, sebelum masuknya Islam dan mengubah nama wilayah itu menjadi Aceh. Lamuri yang berpusat di Lamreh, dekat Krueng Raya, Aceh Besar, diyakini sebagai cikal-bakal Kerajaan Aceh Darussalam pada 1496.
Tsunami pernah melanda Pulau Simeulue pada 1907. Tsunami dalam Bahasa Simeulue disebut “smong” memunculkan sebuah kearifan lokal di sana yang terus diwariskan secara turun-temurun; bila gempa terjadi warga harus lari ke bukit karena smong mengintai.
Peneliti dari Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Ibnu Rusydy mengatakan, setelah 12 tahun tsunami berlalu masyarakat sudah mulai waspada terhadap tsunami. Saat gempa besar terjadi, warga langsung melakukan evakuasi ke tempat lebih tinggi atau menjauh dari pantai.
“Ini berbeda sekali dengan kejadian (tsunami) 2004, di mana pengetahuan masyarakat tentang tsunami hampir tidak ada sama sekali,” ujar Ibnu yang juga dosen teknik geologi Fakultas Teknik Unsyiah kepada Okezone.
Siswa terlibat simulasi evakuasi tsunami di atas Museum Tsunami Aceh (Salman Mardira/Okezone)
Dari sisi infrastruktur bencana, Aceh kini punya sedikitnya lima gedung evakuasi (escape building) termasuk satu Gedung TDMRC. Berikut sirine peringatan dini tsunami (TEWS) dan jalur evakuasi juga sudah mulai dibuat di beberapa titik termasuk jalan dua jalur yang siap dijadikan satu jalur saat bencana.
“Namun demikian, kita masih harus meningkatkan program-program, kesiapsiagaan dan mitigasi. Pemerintah daerah harus benar fokus pada program kesiapsiagaan seperti penguatan pengetahuan melalui program sekolah siaga bencana ke sekolah-sekolah,” ujar Ibnu.
Selama ini pemerintah dinilai sering fokus pada tanggap darurat saja, lalu mengabaikan program kesiapsiagaan dan mitigasi pascabencana. Padahal hal itu sangat penting untuk mengurangi risiko bencana.
Ibnu Rusydy juga meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan berbasis mitigasi bencana dengan membuat perencanaan matang lebih dulu. “Sebelum perencanaan pembangunan itu dilakukan, pemerintah harus betul-betul memetakan kawasan rawan bencana dengan detail dan menyeluruh,” pungkasnya.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
