PERISKOP 2017: Menakar Peran Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB
Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah menilai, perlu dibentuk gugus tugas khusus untuk menggolkan upaya menuju kursi anggota tidak tetap DK PBB. Gugus tugas ini, ujar Reza, sebaiknya dipimpin seseorang yang dapat menggerakkan semua unit pemerintahan di dalam negeri untuk bersama-sama membangun citra Indonesia di tingkat dunia.
"Kita harus punya rencana aksi yang melibatkan semua unit kerja pemerintahan tadi. Kementerian, misalnya, bisa mendorong kans Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB melalui aktivitas di berbagai organisasi internasional yang mereka ikuti," tutur Reza.
Demikian juga pendekatan secara diplomasi luar negeri. Reza menyebut, bila perlu, pemerintah bisa menunjuk duta-duta besar luar biasa khusus di berbagai regional untuk melicinkan jalan ke DK PBB.
Dosen Hubungan Internasional di berbagai perguruan tinggi nasional itu menilai, keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB akan menjadi warisan istimewa bagi pemerintahan Jokowi, seperti halnya di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) silam. Tidak hanya menjadi pengakuan dunia atas kiprah Indonesia dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, status anggota tidak tetap DK PBB juga merupakan justifikasi bahwa nawacita pembangunan yang selalu didengungkan Jokowi benar-benar terealisasi.
"Beliau diharapkan bisa membawa roh nawacita itu ke luar negeri dan menjadikan Indonesia sebagai contoh keberhasilan negara berkembang," imbuhnya.
