DPR Heran, Siapa Penanggung Jawab Pembelian Helikopter AW 101?
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira merasa heran dengan sikap saling lempar tanggung jawab antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pembelian helikopter Agusta Westland 101 oleh TNI AU.
Menurutnya, pengadaan helikopter buatan Inggris itu bukanlah barang kecil dan memiliki harga yang mahal. Sehingga, harusnya ada pihak yang bertindak sebagai pengambil keputusan untuk membeli helikopter tersebut.
"Mestinya ada yang mengetahui, karena itu pasti bukan barang yang kecil, itu barang besar pasti ada yang mengetahui. Karena dalam pembelian itu pasti ada pengambilan keputusan," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).
DPR, menurut Andreas, tidak mengetahui detil pengadaan Heli AW-101. Pasalnya, Komisi I DPR tak diberi kewenangan membahas anggaran tersebut, bahkan tidak mendapat laporan soal dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program.
"Komisi I itu sekarang tidak masuk pada satuan tiga, kita hanya bicara besaran anggaran. Kita tidak masuk di dalam detail satuan tiga. Nah, itu konsekuensi dan risiko daripada UU APBN kita," terang Andreas.
