Pembelian Heli AW-101, Pengamat: Bentuk Pembangkangan Terhadap Presiden
"Yang bisa kita dorong saat ini adalah adanya investigasi seksama atas skandal ini. Sekarang AW-101 sudah parkir di Lanud Halim. Siapa yang bertanggungjawab?" ujarnya.
Polemik pembelian heli AW-101 sudah kadung menjadi gaduh. Masalahnya bukan sekedar soal peruntukannya yang berubah (dari untuk kepresidenan menjadi pertahanan dan SAR), harganya yang tinggi atau tidak, atau beli dari luar atau dalam negeri. Persoalan heli AW-101 ini menunjukkan belum mantapnya institusi militer mengelola prioritas alutsista.
"Ini adalah soal mengelola prioritas, periodisasi hingga upaya menekan biaya tinggi dan mempersempit ruang intervensi atau tekanan pihak luar, baik agen korporasi maupun negara asing, terhadap kemandirian sistem pertahanan dan keamanan kita," jelas Khairul.
Untuk itu, Khairul mengingatkan agar Presiden Jokowi dan jajarannya, terutama kalangan militer memperkuat komitmen kemandirian alutsista dalam wujud yang nyata. Meliputi penyiapan kebijakan pengembangan kemampuan industri pertahanan dengan cetak biru yang efektif dan realistis, selaras dengan arah kebijakan pengembangan kekuatan dan kemampuan pertahanan nasional.
"Kemudian mencegah potensi kerugian negara dengan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dalam proses pengadaannya," tandasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
