Wah.. Puluhan Pengacara Siap "Lawan" Kades Se-Kabupaten Blitar yang Boikot Urusan Agraria
Dari tangan oknum kades petugas mengamankan uang tunai dan dokumen pengurusan agraria sebagai bukti pungli. Atas insiden penangkapan ini para kades takut urusan agraria akan menggiring mereka menjadi sasaran empuk operasi tangkap tangan (OTT) Saber Pungli. Asosiasi Pemerintah Desa (APD) menganggap makna “pungli” dan “gratifikasi” perlu dikaji ulang. Sebab tidak sedikit warga yang memaknai secara membabi buta.
Sementara disisi lain tidak sedikit pemohon urusan agraria yang karena rasa terima kasih, kemudian dilandasi kesepakatan, mengulurkan sesuatu sebagai imbalan. Farhan menegaskan bahwa kesepakatan bersama diluar ketentuan yang berlaku sama dengan persekongkolan jahat yang melanggar hukum. Menurut dia sikap boikot kades terhadap urusan agraian sangat bisa dibawa ke pengadilan perdata atau administrasi.
Kendati demikian ia mengakui dalam masalah ini perlu adanya solusi yang kondusif. Sebab OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli tentunya juga sudah melalui prosedur yang berlaku.
“Sepertinya antara kades dan tim saber pungli perlu duduk besama. Dan yang pasti melakukan boikot urusan agraria bukan solusi. Justru menimbulkan persoalan baru,“ pungkasnya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar Nukhamim mengatakan bahwa langkah boikot agraria justru menjadi ikhtiar kades mencari solusi terbaik. Sebab dengan berdirinya Tim Saber Pungli, kata Nurkhamim posisi kades seolah menjadi tumbal kebijakan baru.
