Tahun Ini, Presiden Jokowi Minta Kemenpan-RB Rekrut 500 Hakim
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk merekrut sebanyak 500 hakim pada tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona H. Laoly usai Presiden Jokowi menerima pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
"Kekurangan hakim yang sudah tujuh tahun moratorium, Presiden sepakat bahkan sudah meminta kepada Menpan. Prinsip sudah selesai dan tinggal ditindaklanjuti oleh Menpan penambahan hakim, hakim baru yang jumlahnya Pak IKAHI yang tahu. tapi cukup, 500-an (hakim) lebih minimal untuk gelombang pertama ini," kata Yassona di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Yassona menjelaskan, pemerintah juga tengah mengkaji RUU Jabatan Hakim yang tengah digodok DPR. Ia mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta agar legeslatif mengkaji ulang soal perubahan masa pensiun seorang hakim di Indonesia.
"Kalau langsung nanti hakim agung banyak yang kosong, jadi harus dikasih jeda waktu, nanti kita lihat seperti apa, dalam proses jeda waktu itu ada rekrutmen untuk mengisi termasuk hakim PN yang berusia 62-64," jelasnya.
Yassona menambahkan, bahwa IKAHI juga menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang mengatur pembangian tugas dan tanggungjawab permasalahan hakim kepada Komisi Yudisial (KY). Sebab, selama ini manajemen pengelolaan hakim berpegang pada sistem satu atap (one roof system).
"Tapi itu permintaan mereka jangan di KY, karena menurut konstitusi, KY itu hanya seleksi Hakim Agung, kemudian mengawasi martabat, harkat hakim, enggak ada disebut misalnya dia mempunyai kewenangan ini. Sebab, kalau dikasih lagi menambah birokrasi lagi. Itu pikiran-pikiran yang mereka sampaikan. Nanti kita lihat lah," tandasnya.
(Angkasa Yudhistira)
