Tolak Masalah Internal Hakim Diurusi KY, Ikahi: Satu Atap Harga Mati!
JAKARTA - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) menolak adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang sedang digodok DPR guna memberikan pembangian tugas dan tanggungjawab permasalahan hakim kepada Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).
Ketua Umum Ikahi, Suhadi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan penolakan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, selama ini manajemen pengelolaan hakim berpegang pada sistem satu atap (one roof system). Sehingga, MA memiliki kewenangan mutlak terhadap pengelolaan tersebut.
"Kami sampaikan kepada Presiden bahwa ada keinginan dari lembaga tertentu yakni KY yang ingin mengambil masalah organisasi administrasi serta finansial dari badan peradilan untuk dikelola oleh badan lain yakni KY yang istilah mereka share responsibility," kata Suhadi di Kantor Kepresidenan, Gambir, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Suhadi menegaskan, alasan IKAHI menolak adanya rencana pembagian tugas masalah organisasi, administrasi, hingga finansial kepada KY lantaran selama ini persoalan tersebut merupakan kewenangan MA. Selain itu, one roof system di MA merupakan perjuangan para hakim selama puluhan tahun silam.
"Jadi minta untuk berbagi tanggung jawab dalam bahasa mereka. Ini juga ditolak oleh hakim seluruh Indonesia karena perjuangan hakim selama berpuluh-puluh tahun bahwa satu atap itu harga mati. Kalau dipisah-pisahkan lagi, ini baru 12 tahun kita membangun peradilan sebagaimana yang diharapkan dari badan peradilan,” ujar Suhadi.
