Erdogan, yang memimpin Turki sejak 2014, mengklaim, perubahan dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tantangan keamanan yang dihadapi Turki. Ia juga mempercayai, perubahan konstitusi dapat memperkuat pemerintahan yang sempat dibayangi lemahnya koalisi.
Dalam kampanye terakhir menjelang referendum di Distrik Tuzla, mantan PM Turki selama lebih dari 10 tahun itu menegaskan, konstitusi baru akan membawa stabilitas dan kepercayaan yang dibutuhkan Turki untuk tumbuh dan berkembang.
"Turki dapat melompat ke masa depan," tegasnya.
Referendum konstitusi Turki sendiri akan menghapuskan pos perdana menteri sehingga membuat kekuasaan pemerintahan tunggal di tangan presiden. Erdogan mengklaim, sistem baru tersebut serupa dengan yang dijalankan Prancis dan Amerika Serikat serta akan membawa kedamaian di tengah pemberontakan Kurdi, militansi ekstremis dan konflik di negara tetangga yang menyebabkan gelombang pengungsi.
(Rifa Nadia Nurfuadah)