Indikasi Manipulasi Suara dan Ketidakadilan dalam Referendum Turki

Wikanto Arungbudoyo, Okezone · Rabu 19 April 2017 06:46 WIB
https: img.okezone.com content 2017 04 19 18 1671017 indikasi-manipulasi-suara-dan-ketidakadilan-dalam-referendum-turki-9r6mb7nGCK.jpg Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya di Istanbul (Foto: Murad Sezer/Reuters)

ANKARA – Mayoritas warga Turki menyatakan “Ya” terhadap perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial dalam referendum yang berlangsung 16 April 2017. Dengan begitu, kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan menjadi semakin besar.

Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) itu bahkan berpotensi menjadi presiden hingga 2029. Ia juga berkuasa untuk menunjuk secara langsung kepala militer, badan intelijen, rektor universitas, birokrat senior, dan sejumlah badan peradilan hukum tinggi.

Banyak pihak beranggapan bahwa referendum tersebut digelar seturut dengan ambisi Presiden Recep Tayyip Erdogan. Mantan Gubernur Istanbul itu diyakini haus akan kekuasaan. Kemenangan dalam referendum tersebut memunculkan kekhawatiran Turki akan dikendalikan oleh diktator bernama Erdogan.

Para pemantau internasional mengkritik referendum tersebut. Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) menemukan kampanye yang dihambat bagi kubu “Tidak”. Bahkan, ada indikasi manipulasi suara terhadap 2,5 juta pemilih.

“Undang-undang mewajibkan hanya amplop dengan stempel resmi saja yang bisa dikumpulkan. Faktanya otoritas pemilihan tertinggi memutuskan amplop tanpa stempel resmi juga dikumpulkan, sesuatu yang melanggar hukum,” ujar anggota OSCE asal Austria, Alev Korun, mengutip dari Reuters, Rabu (19/4/2017).

“Ada kecurigaan bahwa lebih dari 2,5 juta suara sudah dimanipulasi,” tambahnya. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari margin suara yang memenangkan Erdogan. Dengan kata lain, hasil referendum bisa saja berubah dengan drastis.

Kalangan oposisi juga sedang bersiap mengajukan gugatan terhadap indikasi kecurangan tersebut. Partai Rakyat Demokratik (HDP) menemukan bahwa sebanyak 3 juta amplop pemilih tidak memiliki stempel resmi namun tetap dihitung sebagai suara sah.

Kampanye Timpang 

Selain kecurangan tersebut, OSCE menggarisbawahi adanya ketimpangan dalam kampanye referendum. Dalam jumpa pers di Ankara pada Senin 17 April, OSCE mengatakan kampanye “Tidak” menghadapi kendala, termasuk kurangnya kebebasan berpendapat, intimidasi, dan kurangnya akses ke media.

Pendukung “Ya” mendapatkan privilese berupa peliputan kampanye secara luas dari media sementara kubu “Tidak” haknya dihambat. Bahkan, sejumlah jurnalis serta media yang bertentangan ditangkap dan ditutup untuk membungkam pandangan lain.

Alev Korun juga menuturkan kepolisian di Diyarbakir yang menjadi basis suku Kurdi –musuh utama Erdogan, melarang dua orang rekannya untuk meninjau tempat pemungutan suara. Recep Tayyip Erdogan bergeming terhadap segala kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa pemungutan suara tersebut sebagai pemilihan paling demokratis dibandingkan dengan negara Barat mana saja.

Satu hal yang perlu dicatat juga, Turki mengadakan referendum di tengah status darurat yang diberlakukan oleh Erdogan sendiri usai kudeta militer yang gagal pada 15 Juli 2016. Status darurat tersebut diperpanjang beberapa kali oleh Erdogan dengan alasan ketidakstabilan politik.

Alasan serupa juga yang diutarakan oleh Erdogan dan Partai AKP sebagai justifikasi referendum tersebut. Pria asal Istanbul itu mengatakan, Turki membutuhkan stabilitas politik dengan memberikan kekuasaan lebih kepada presiden, jabatan yang diembannya saat ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini