Ratusan Pelajar Demo Menentang Perubahan Konstitusi Jepang
TOKYO – Ratusan warga, sebagian besar pelajar turun ke jalan-jalan di Tokyo untuk memprotes rencana Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe mengubah undang-undang dasar (UUD) pasifis Jepang. Perubahan tersebut berarti di masa mendatang Jepang dapat secara aktif terlibat dalam perang di luar negeri.
Pada awal Mei 2017, Abe mengumumkan rencana untuk merevisi Artikel 9 Konstitusi Jepang yang melarang negara untuk terlibat dalam perang sebagai cara menyelesaikan konflik internasional. UUD itu diberlakukan pada 1947 menyusul kekalahan Jepang pada Perang Dunia II.
Pada Minggu, 21 Mei, para pengunjuk rasa berkumpul di Shinjuku Central Park membawa spanduk berisi tulisan bernada penentangan, seperti “Lindungi perdamaian, menentang perang”. Berdasarkan keterangan pihak penyelenggara yang dikutip surat kabar Mainichi, sekira 1.800 orang turut ambil bagian dalam demonstrasi.
"Pemerintahan Abe telah menetapkan kerangka waktu untuk mengubah konstitusi pasifis. Kami berkumpul di sini hari ini untuk meminta masyarakat menyadari bahwa yang harus diubah bukanlah konstitusi, tapi politik Jepang, " kata salah satu penyelenggara demo, Izumi Kurotsu sebagaimana dilansir Russia Today, Senin (22/5/2017).
Sejak berkuasa pada 2012, Abe telah mencabut pemotongan anggaran pertahanan yang telah berlangsung selama satu dekade. Dia juga terus berusaha mengarahkan Jepang untuk menjauhi posisi pasifis yang diadopsi sejak pasca Perang Dunia II dan mendorong peran yang lebih besar untuk militer Jepang.
Berbicara pada sebuah acara yang digelar kelompok pro reformasi konstitusi, pada 3 Mei lalu Abe mengatakan bahwa dia berencana mengotorisasi keberadaan Pasukan Pertahanan Jepang. Dia juga menginginkan konstitusi baru Jepang akan efektif diberlakukan pada 2020.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
