Hukum di Kamboja mengatur pemilu legislatif dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Tetapi tidak ada ketetapan tanggalnya. Sejak 1990-an, pemilu parlemen selalu dijadwalkan pada Juli, kecuali yang dimotori PBB pada 1993, pemilunya jatuh pada Mei.
Pada Jumat 28 Juli, pemerintahan Hun Sen menyelesaikan sebuah undang-undang yang melarang partai politik bekerja sama dengan narapidana. UU tersebut disinyalir dapat menjegal langkah pemimpin oposisi yang sekarang diasingkan, Sam Rainsy.
PM Hun Sen pernah mengklaim bahwa Kamboja mengalami banyak kemajuan di bawah kepemimpinannya. Perkembangan itu meliputi pertumbuhan dan stabilitas di negara misikin yang dilanda perang selama puluhan tahun.
Namun para kritikusnya menilai, pemerintahan Hun Sen diwarnai tindak pidana korupsi, ketidaksetaraan dan pelanggaran hak asasi manusia.
(Rifa Nadia Nurfuadah)