Terungkap! AS Dorong PBB Berlakukan Embargo Minyak terhadap Korut
NEW YORK – Duta Besar Amerika Serikat (AS), Nikki Haley, mendorong agar Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo minyak terhadap Korea Utara (Korut). Selain itu, AS juga meminta pelarangan ekspor tekstil dan rekrutmen pekerja asal Korut di luar negeri serta pembekuan aset milik Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un dan larangan bepergian ke luar negeri bagi yang bersangkutan.
Fakta-fakta tersebut terungkap dalam dokumen sanksi baru yang diperoleh Reuters. Haley menginginkan agar 15 anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menggelar voting atas draf resolusi sanksi tersebut pada Senin 11 September.
BACA JUGA: Astaga! Korut Klaim Lakukan Uji Coba Nuklir Keenam
Resolusi terbaru tersebut hendak dikeluarkan sebagai respons atas uji coba nuklir Korut keenam yang dilakukan pada Minggu 3 September. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan bahwa voting resolusi pada Senin mendatang sedikit terlalu cepat.
Belum diketahui apakah draf resolusi tersebut sudah mendapatkan dukungan dari satu-satunya mitra Korut sekaligus anggota tetap DK PBB, China. Diwartakan Reuters, Kamis (7/9/2017), resolusi wajib mendapatkan minimal sembilan dukungan suara tanpa diveto oleh anggota tetap DK PBB seperti AS, Inggris Raya, Prancis, Rusia, atau China, agar bisa segera diadopsi.
BACA JUGA: Dubes AS untuk PBB: Kim Jong-un Minta Perang
Draf resolusi baru tersebut akan melarang ekspor sektor migas (minyak dan gas) ke Korut seperti minyak mentah, kondensat, produk minyak bumi halus, dan gas alam.
China diketahui sebagai pemasok minyak mentah terbesar ke Korut dengan jumlah mencapai 500 ribu ton per tahun, menurut data dari Korea Selatan (Korsel). Selain itu, Beijing juga mengeskpor 200 ribu ton produk berbahan dasar minyak lainnya menurut data PBB. Rusia turut mengekspor minyak mentah sekira 40 ribu ton per tahun menurut data yang sama.
Sementara itu, larangan mempekerjakan warga Korut di luar negeri akan berpengaruh terhadap sekira 60-100 ribu orang. Berdasarkan data PBB, Korut memaksa sekira 50 ribu orang penduduknya untuk bekerja di luar negeri, terutama Rusia dan China. Pyongyang mendapatkan devisa sekira USD1,2-2,3 miliar (setara Rp16-30 triliun) per tahun dari para tenaga kerjanya tersebut.
Draf resolusi juga akan berdampak pada ekspor produk tekstil Korut yang bernilai USD752 juta (setara Rp9,6 triliun) menurut data Badan Promosi Investasi dan Perdagangan Korea (KOTRA) pada 2016. Sebanyak 80% dari ekspor tekstil tersebut beredar di China sebagai mitra dagang utama Korut. Aset maskapai milik negara, Air Koryo, juga akan dibekukan menurut resolusi tersebut.
(Wikanto Arungbudoyo)
