Image

Hubungi Aung San Suu Kyi, PM Kanada Prihatin dengan Krisis Rohingya

Emirald Julio, Jurnalis · Kamis, 14 September 2017 - 04:04 WIB
Foto Aung San Suu Kyi ketika bertemu Perdana Menteri Kanada, Justin Tredeau, pada Juni 2017 (Foto: The Canadian Press) Foto Aung San Suu Kyi ketika bertemu Perdana Menteri Kanada, Justin Tredeau, pada Juni 2017 (Foto: The Canadian Press)

OTTAWA – Perdana Menteri Kanada (PM), Justin Trudeau, dilaporkan berdialog dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, melalui sambungan telefon. Dalam dialog tersebut Tredeau menyampaikan keprihatinannya terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa warga etnis Rohingnya.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Kanada, Trudeau menegaskan mengenai pentingnya sosok Aung Sang Suu Kyi sebagai Penasihat negara. Ia menyebut jabatan tersebut memiliki dua peran yaitu sebagai pemimpin politik serta pemimpin moral.

“Perdana Menteri menekankan pentingnya mendesak para pemimpin militer dan sipil Myanmar untuk mengambil sikap yang kuat dalam mengakhiri kekerasan, mendorong perlindungan warga sipil dan mendorong akses tanpa batas bagi PBB dan aktor kemanusiaan internasional,” tulis pernyataan kantor Perdana Menteri Kanada di laman pm.gc.ca.

Baca juga: Melihat Aksi Indonesia Bantu Rohingya

Baca juga: Muhammadiyah Sesalkan OKI 'Tiarap' Terkait Krisis Kemanusiaan Rohingya

Pada sambungan telefon itu, Trudeau dan Suu Kyi juga mendiskusikan mengenai pentingnya melindungi dan mempertahankan hak semua warga minoritas. Perdana Menteri Kanada tersebut juga menawarkan bantuan untuk membangun masyarakat stabil dan damai di Myanmar yang menghormati semua warga etnis minoritas, termasuk Rohingnya.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu dengan meminta Myanmar segera mengakhiri kekerasan yang menimpa warga Rohingnya. Sebenarnya Negeri Paman Sam merupakan salah satu negara yang mendukung transisi pemerintahan di Myanmar dari junta militer menjadi demokrasi di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi namun krisis Rohingya membuat negara adidaya itu angkat suara.

Baca juga: Alhamdulillah! Aksi di Gedung Sate, Terkumpul Rp1,2 Miliar Lebih untuk Rohingya

Baca jugaPengungsi Rohingya Capai 300 Ribu Orang, PBB Minta Bantuan Segera Disalurkan

“Kami meminta otoritas keamanan Birma untuk menghormati hukum, menghentikan kekerasan dan mengakhiri pemindahan warga sipil dari semua komunitas,” tulis pihak Gedung Putih melalui pernyataannya.

Kementerian Luar Negeri Myanmar juga menyadari tekanan dari berbagai pihak terhadap negaranya. Lembaga Pemerintah Myanmar itu mengklaim negaranya juga prihatin dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State.

“Pemerintah Myanmar sepenuhnya berbagi keprihatian masyarakat internasional mengenai pemindahan dan penderitaan semua masyarakat yang terkena dampak eskalasi kekerasan yang disulut oleh aksi terorisme,” tulis Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Klaim pihak Myanmar itu juga didukung oleh China. Pemerintah Tiongkok menyatakan mendukung upaya Myanmar untuk menjaga pembangunan dan stabilitasnya.

Hingga saat ini, Myanmar menganggap warga etnis Rohingya sebagai orang-orang ilegal yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Bahkan Myanmar juga enggan memberikan mereka kartu identitas warga negara walau faktanya warga etnis Rohingya sudah tinggal di Rakhine State selama beberapa generasi.

(emj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming