Tepuk Tangan! PBB Apresiasi Upaya Indonesia Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Djanti Virantika, Jurnalis · Rabu 20 September 2017 16:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 09 20 18 1779723 tepuk-tangan-pbb-apresiasi-upaya-indonesia-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran-BDUMwnK61L.jpg Perwakilan Kemenaker, Kemlu, BNP2TKI, Migrant Care, dan Binapenta menyampaikan hasil rekomendasi dialog RI dengan Komite Pekerja Migran PBB. (Foto: Djanti Virantika)

JAKARTA – Komite Pekerja Migran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi berbagai upaya dan komitmen Indonesia dalam melindungi para pekerja migran. Salah satu hal yang diapresiasi adalah rencana Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Komite puas dengan laporan Indonesia dan mengapresiasi berbagai upaya dan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran, khususnya Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, Maruli A Hasoloan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Maruli mengatakan bahwa revisi UU ini begitu penting karena dapat mengubah paradigma rezim migrasi Indonesia. Dengan revisi ini, UU tak hanya fokus pada penempatan, tapi juga perlindungan.

Selain itu, menurut Maruli, revisi ini juga merefleksikan upaya Pemerintah Indonesia yang melebihi mandat perlindungan dalam konvensi. Pasalnya, undang-undang ini juga mengatur pemberdayaan keluarga yang ditinggalkan para migran.

“Komite juga mengapresiasi kemitraan pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam formulasi kebijakan terkait pekerja migran. Menurut komite, sikap dan semangat ini penting dipertahankan dalam keseluruhan upaya perlindungan pekerja migran,” jelasnya.

BACA JUGA: Terkait Laporan TKI, Komite Pekerja Migran PBB Menyatakan Puas dengan Indonesia

Apresiasi juga disampaikan oleh Country Rapporteur Komite untuk Indonesia, Can Ulver, saat dialog bersama PBB. Ulver mengaku senang dengan keseriusan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatur para migran.

“Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dan komitmen Indonesia dalam meningkatkan tata kelola dari segi peraturan serta implementasi. Hal ini merupakan suatu langkah yang baik dalam mewujudkan perlindungan terhadap pekerja migran ke depannya,” tutur Can Ulver.

Selain RUU Nomor 39 Tahun 2004, dalam dialog yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Komite Pekerja Migran PBB, ada beberapa hal lain yang turut diperbincangkan. Pemerintah Indonesia juga membahas pengawasan dan penanganan PPTKIS, detensi imigrasi, penghentian pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan, pemberdayaan keluarga pekerja migran, upaya perlindungan oleh Perwakilan RI di luar negeri, jaminan sosial, tindak pidana perdagangan orang, serta MoU dan kerjasama bilateral di bidang ketenagakerjaan. Isu lain yang dibahas adalah pengelolaan remitansi, BPJS Ketenagakerjaan, gender dan pekerja migran, antikorupsi dalam pelayanan, Bali Process dan Colombo Process, dan yang terakhir adalah pengungsi dan pencari suaka.

BACA JUGA: Mantap! Sudah 11.000 Lebih TKI Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan

Dalam dialog tersebut, delegasi RI juga menghadirkan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo. Hal ini dilakukan sebagai salah satu contoh praktik baik dari pemerintah daerah yang berkolaborasi langsung dengan masyarakat sipil.

Perwakilan RI ingin menunjukkan keseriusannya dalam bentuk nyata. Mereka menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran asal Wonosobo.

Menurut Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, upaya perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga masih terus berlangsung. Untuk memperlancar proses pembuatan RUU ini, lanjut Hermono, dibutuhkan dukungan dari DPR RI. Tanpa peran dan komitmen mereka, pengesahan revisi undang-undang akan membutuhkan waktu yang panjang.

Hermono mengatakan, untuk mendukung upaya ini, bukan hanya kebijakan dan program yang baik yang diperlukan. Keberlanjutan sumber daya dan dedikasi dalam implementasinya juga menjadi faktor penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap para imigran.

Sebagaimana diketahui, pada 5 hingga 6 September, Pemerintah RI bertemu dengan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan rancangan laporan kepada PBB.

Pada pertemuan itu, delegasi Indonesia menyampaikan 26 rekomendasi. Rekomendasi tersebut mencakup legislasi, ratifikasi konvensi internasional, penyusunan kebijakan. (DJI)

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini