Soal Isu Impor 5.000 Senpi Ilegal, DPR: Sebaiknya Koordinasi dengan Aparat Lain
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, mengatakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ihwal adanya impor 5.000 pucuk senjata ilegal oleh institusi tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo sangat membingungkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut TB Hasanuddin, 5.000 pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4 sampai 5 batalyon tempur, sehingga ucapan Panglima TNI soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas.
"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN). Nah, ini 5.000 ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siapa? Dan untuk apa?" kata politikus PDI Perjuangan itu melalui keterangan persnya, Minggu (24/9/2017).
(Baca Juga: Soal Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal, Pengusutannya Harus dengan Kepala Dingin)
Ia menilai informasi yang disampaikan Gatot tersebut akurat. Namun, sebaiknya hal itu langsung dikoordinasikan saja dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.
"Menurut prosedur yang saya tahu, kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikordinasikan dulu dan di cross check dengan aparat lain, seperti, Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam," terangnya.
"Kalau perlu dilaporkan langsung kepada presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum," sambung Hasanuddin.
