Isu Pembelian 5.000 Senjata Ilegal, Menko Polhukam: Ini Hanya Masalah Komunikasi
JAKARTA – Menko Polhukam, Jenderal (Purn) Wiranto menegaskan telah memanggil Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kapolri terkait kabar adanya pembelian 5.000 sejata ilegal. Hasilnya, ia memastikan bahwa informasi tersebut terkait masalah komunikasi.
“Setelah saya memanggil Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah ini, ternyata memang ini hanya masalah komunikasi yang tidak pas terkait masalah ini. Saya cek kembali ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 senjata laras pendek buatan Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN,” ujar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu (24/9/2017).
Wiranto menambahkan, bahwa senjata yang dibeli tersebut juga bukan dari luar negeri. Sebaliknya, justru produksi dari PT Pindad dan menggunakan dana APBN.
“Senjata yg dibeli ini bukan standar TNI dan buatan Pindad bukan dari luar negeri. Dan juga menggunakan dana APBN. Jadi bukan institusi lain yang diluar kontrol pemeritah,” sambungnya.
Oleh karena itu, Wiranto menyebut tak perlu izin dari Mabes TNI lantaran senjata tersebut bukan sesuai dengan standar militer. Alhasil, pengadaan senjata itu kini sudah dilakukan.
