Tegas! Krisis Rohingya, Pemantau HAM Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Myanmar
Suu Kyi juga mendapat kritik dan tekanan agar penghargaan Nobel Perdamaian yang dia terima segera dicabut karena masalah Rohingya. Suu Kyi menyangkal pemerintahannya melakukan pelanggaran HAM dan berjanji akan mengadili para pelaku kekerasan di Rakhine.
Meski demikian, Suu Kyi hanya memiliki sedikit kontrol terhadap pasukan keamanan sesuai dengan konstitusi yang disusun militer. Suu Kyi juga dilarang memegang jabatan presiden. Konstitusi juga memberi militer kekuatan veto atas reformasi politik yang kini berlangsung. Myanmar mengalami kebangkitan nasionalisme Buddha dalam beberapa tahun terakhir.
Mayoritas rakyat Myanmar juga mendukung operasi militer di Rakhine. Simpati terhadap para pengungsi Rohingya juga sangat kecil di Myanmar. Sejak Minggu (24/9) lalu, militer menemukan jasad 45 warga minoritas Hindu di Myanmar. Kelompok pejuang Arakan Rohingya Salvation Army menyangkal melakukan pembunuhan terhadap warga desa tersebut.
Sejumlah kelompok HAM menyatakan memang ada bukti kekerasan yang dilakukan militan, termasuk membakar beberapa rumah warga Buddha, tapi skalanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan militer dan kelompok Buddha garis keras di Myanmar.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
