TUNIS – Indonesia dan Tunisia mempererat kerjasama demokrasi kedua negara melalui penyelenggaraan Sidang Komisi Bersama (SKB) dan Bali Democracy Forum (BDF)-Chapter Tunis di Tunisia pekan ini.
BACA JUGA: Keren! Indonesia Bagi-Bagi Ilmu soal Demokrasi di Tunisia Melalui Bali Democracy Forum
Pertemuan SKB Indonesia-Tunisia dilaksanakan back-to-back dengan pertemuan BDF-Chapter Tuni yang merupakan penyelenggaraan pertama BDF pertama di luar Bali. Dipilihnya Tunisia sebagai mitra Indonesia untuk melaksanakan pertemuan pertama BDF di luar Bali, mengingat Tunisia merupakan satu-satunya negara Arab Spring yang berhasil melakukan transformasi penuh ke arah demokrasi dengan dilakukannya pemilu secara damai, bebas dan terbuka pada 2014.
Dalam pertemuan SKB dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Tunisia, Khemaies Jhinaoui, Menlu RI, Retno Marsudi menyampaikan apresiasi Pemerintah Indonesia kepada Tunisia yang telah menjadi tuan rumah pelaksanaan BDF-Chapter Tunisia. Menlu RI menyampaikan bahwa Tunisia merupakan mitra penting dalam mempromosikan dan membangun demokrasi di kawasan.
“Saya percaya bahwa Tunisia akan terus memainkan peran penting dalam mempromosi demokrasi dan stabilitas di Timur Tengah,” kata Menlu Retno sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (3/10/2017).
Selain kerjasama demokrasi, pada SKB tersebut, kedua Menlu juga membahas beberapa isu lain termasuk kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan penanggulangan terorisme.
Menutup SKB, kedua Menlu sepakat untuk meningkatkan kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas kedua negara. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan bahwa, Indonesia telah melakukan 11 program kerja sama teknis yang diikuti oleh 34 peserta dari Tunisia di berbagai bidang seperti, water management, micro-financing, demokrasi, manajemen pemilu, anti-korupsi dan good governance.
Menlu RI juga mengundang peserta dari Tunisia untuk ikut dalam program kerja sama Teknis Indonesia untuk 2018, termasuk kerjasama di bidang pertanian, usaha kecil dan menengah, maritim dan perikanan, keluarga berencana, dan demokrasi. Menlu Retno juga mendorong kerja sama teknis dibidang pendidikan diplomat, termasuk pendidikan bahasa Arab dan Perancis bagi diplomat Indonesia di Tunis.
Dalam kunjungannya ke Tunisia, Menteri Retno L.P. Marsudi juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed dan Presiden Republik Tunisia, Beji Caid Essebsi. Bersama kedua pemimpin Tunisia itu, Menlu Retno membahas sejumlah kerjasama termasuk dalam kerangka BDF dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
BACA JUGA: BDF VIII Fokus Bahas Pembangunan, Tantangan & Prospek Demokrasi
Hubungan bilateral Indonesia dan Tunisia terjalin baik, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Tunisia. Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Tunisia hadir pada Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955, dan Presiden Soekarno mengizinkan dibukanya kantor perjuangan kemerdekaan Tunisia di Jakarta.
Indonesia membuka Kedutaan Besar (Kedubes) di Tunis pada tahun 1960, yang sekaligus menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Sementara Kedubes Tunisia di Jakarta dibuka pada tanggal 14 Oktober 1987. Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Tunisia tercatat sebanyak 138 orang, sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa.
(Rahman Asmardika)