Bali Democracy Forum: Menlu Retno Rangkul Demokrasi Inklusif

Rachmat Fahzry, Okezone · Kamis 05 Desember 2019 12:30 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 05 18 2138253 bali-democracy-forum-menlu-retno-rangkul-demokrasi-inklusif-qmvE3yNPAZ.jpg Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pidato dalam pembukaan Bali Democracy Foru ke-12. (Foto/Kemenlu)

JAKARTA – Demokrasi berhasil ketika demokrasi bersifat inklusif dan semua orang memiliki kesempatan berkontribusi pada proses demokrasi. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-12, Kamis (5/12/2019).

Mengusung tema “Democracy and Inclusivity", BDF ke-12 menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Sejumlah kelompok perempuan, pemuda, masyarakat madani, akademisi, dan pelaku usaha hadir guna memberikan perspektif yang komprehensif mengenai demokrasi yang inklusif.

Sebanyak 90 perwakilan negara dan 7 perwakilan organisasi internasional menghadiri BDF yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia untuk ke-12 kalinya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, selama dua hari—5 hingga 6 Desember 2019.

Foto/Kemenlu/Okezone

Pemberdayaan peran perempuan juga menjadi sorotan dalam forum tahunan tingkat menteri ini.

Baca juga: Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Baca juga: Menlu Retno Ceritakan Kisah Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Markas PBB

Pada Ministerial Panel bertajuk “Women Leadership, Inclusion and State of Democracy" Menlu-Menlu perempuan yang di antaranya berasal dari Australia, Indonesia, Kenya dan Namibia akan berbagi mengenai praktik dan cerita menginspirasi mengenai partisipasi perempuan di politik, penyusunan kebijakan publik dan aspek lainnya.

Lebih lanjut, untuk pertama kalinya sejak tahun 2008, BDF tahun ini melibatkan pelaku-pelaku usaha.

Secara khusus, panel dengan tema inclusive economy akan melengkapi keseluruhan kegiatan BDF, di mana para pelaku usaha akan duduk bersama-sama untuk berbagi pandangannya terkait hubungan kualitas demokrasi dengan ekonomi.

Sebagai hasil konkret, Kemenlu dan sejumlah pelaku usaha menandatangani berbagai nota kesepahaman untuk menyediakan pendidikan formal dan pelatihan peningkatan kapasitas dalam pengembangan usaha mikro-menengah untuk negara-negara berkembang mitra Indonesia.

Selain itu, unsur lain juga dilibatkan seperti pemuda melalui Bali Democracy Students Conference (BDSC) dan unsur masyarakat madani melalui Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF).

Dalam 12 tahun terakhir, BDF telah berperan besar dalam membangun arsitektur demokrasi di kawasan Asia Pasifik.

Tidak hanya menjadi sebuah wadah untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan demokrasi, BDF telah bertransformasi menjadi sarana untuk membangun jaringan dan kerja sama pembangunan demokrasi dan good governance khususnya di kawasan.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini