KPK: Terkait Pembahasan Anggaran Bakamla, Ada Beberapa Pihak yang Terlibat
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus korupsi di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengadaan alat satelit monitoring. Lembaga antirasuah juga tengah mendalami proses pembahasan anggaran dalam kasus ini.
"Terkait pembahasan anggaran ada beberapa pihak yang terlibat," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/10/2017).
Dalam perkembangannya, Febri menyebut bahwa penyidik menemukan temuan baru dalam pengusutan kasus yang menetapkan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebagai tersangka ini.
"Kami juga dalami lebih lanjut aspek awal. KPK temukan hal baru di kasus Bakamla ini," ungkap Febri.
Penyidik lembaga antirasuah pada hari ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi. Dirinya diperiksa sebagai saksi untuk Nofel. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, Fayakhun enggan memberikan komentar apapun kepada awak media.
(Baca Juga: KPK Selisik Peran Anggota DPR yang Terlibat Pembahasan Anggaran Proyek Bakamla)
Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, selain Nofel. Empat tersangka itu adalah Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah, mantan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi. Dua orang lagi adalah anak buah Fahmi yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.
Dalam persidangan, Fahmi sendiri telah dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Hakim memvonis Fahmi dengan pidana 2 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.
Bos Dirut PT MTI ini terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan dalang atau otak tindak pidana korupsi terhadap sejumlah pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring.
(Angkasa Yudhistira)
