Jelang Pelantikan, Anies-Sandi Diingatkan soal 7 Masalah Kemanusian yang Masih Jadi PR
JAKARTA - Tinggal beberapa jam lagi, Ibu Kota DKI Jakarta akan memiliki pemimpin baru setelah ditinggal Djarot Saiful Hidayat yang selesai memimpin Jakarta pada Minggu 15 Oktober 2017 tengah malam atau pukul 00.00 WIB.
Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno akan memimpin Jakarta untuk peridode 2017-2022 setelah mengalahkan pasangan petahana Djarot-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI 2017.
Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, setidaknya ada tujuh Pekerjaan Rumah (PR) kemanusian yang harus diselesaikan Anies-Sandi. Pertama, hak atas transportasi publik. Sampai dengan berakhirnya periode 2012-2017 tiga gubernur (Jokowi, Ahok, Djarot) dianggap belum berhasil memenuhi hak konstitusional warga negara Jakarta khususnya hak atas transportasi publik yang manusiawi.
"Masalah utamanya masalah kemacetan. Gubernur-Wakil Gubernur Anies-Sandiaga tidak ada pilihan lain kecuali memenuhi hak atas transportasi publik yang manusiawi dengan baik, sistem transportasi publik berbasis rail maupun berbasis bus sesuai janji kampanye politiknya," kata Maneger, Senin (16/10/2017).
Kedua hak atas permukiman, kata dia, Anies-Sandiaga harus memenuhi hak warga Jakarta terkait soal pemukiman yang manusiawi sesuai janji kampanyenya.
"Yang ketiga, hak atas kebersihan kota. Gubernur-Wakil Gubernur Anies-Sandiaga wajib hukumnya mewujudkan janji kampanye politiknya soal kebersihan kota khususnya masalah persampahan. Keempat, hak atas bebas banjir. Anies-Sandiaga wajib hukumnya mewujudkan janji kampanye politiknya terkait soal banjir di Jakarta," urai Maneger.
Maneger menambahkan, PR Anies-Sandi kelima yakni hak atas keadilan. Keduanya, kata dia, seyogianya mewujudkan pembangunan Jakarta yang berkeadilan yang bebas korupsi.
